jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyebut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) merupakan langkah tepat.
Harapannya, UKP-PIP bisa merumuskan strategi untuk memantapkan ideologi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
BACA JUGA: Target UKP-PIP Segera Dirumuskan
“Pembentukan UKP-PIP disertai dengan pelantikan para Dewan Pengarah yang terdiri dari tokoh-tokoh nasional yang berpengalaman mengikuti denyut nadi perjalanan republik dengan segenap nafas perjuangan dan pengabdiannya masing-masing adalah suatu pilihan kenegaraan yang tepat,” ujar Basarah dalam siaran pers ke media, Rabu (7/6).
Pagi tadi, Presiden Jokowi telah melantik Yudi Latif sebagai kepala UKP-PIP. Selain itu, Presiden Jokowi juga melantik Dewan Pengarah lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 itu.
BACA JUGA: Megawati jadi Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP
Ada sembilan orang uang duduk di Dewan Pengarah UKP-PIP. Yakni Megawati Soekarnoputri (ketua), Wisnu Bawa Tenaya (sekretaris), Try Sutrisno, M Syafii Maarif, Said Ail Siroj, Moh Mahfud MD, KH Ma’ruf Amin, Andreas A Yewangoe dan Sudhamek.
Basarah menambahkan, euforia politik pasca-kejatuhan Orde Baru justru membuat Pancasila jadi bulan-bulanan. Pancasila dijadikan kambing hitam lantaran dianggap telah melempangkan kekuasaan Orde Baru selama 32 tahun
BACA JUGA: Setya Novanto Dukung UKP-PIP, Puji Megawati Soekarnoputri
Padahal, katanya, Pancasila sejatinya merupakan ideologi milik bangsa Indonesia. “Jadi bukan milik suatu rezim tertentu saja,” kata ketua Fraksi PDIP MPR itu.
Lebih lanjut Basarah mengatakan, pengambinghitaman Pancasila memuncak ketika Tap MPR Nomor II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4) dicabut. Bahkan, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7).
Ternyata, pengambinghitaman Pancasila tak berhenti di situ. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) pun dihapus dari mata pelajaran pokok di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
Basarah menambahkan, situasi itu terus berlangsung tanpa ada konsep atau strategi baru sebagai pengganti P4 dan BP7. “Walhasil saat ini kita menuai badai ideologis berupa aksi-aksi penolakan Pancasila oleh sebagian rakyat Indonesia sendiri karena kelalaian negara membangun mental ideologi bangsanya sendiri,” ulasnya.
Terkait Yudi Latif yang dipercaya memimpin UKP-PIP, Basarah menyebut cendekiawan muda itu sudah paripurna dalam menekuni Pancasila secara saksama dan penuh penjiwaan. Karenanya dia mengharapkan Yudi mampu membawa UKP-PIP benar-benar menunjukkan kiprah dalam menguatkan Pancasila.
“Bukan menjadi lembaga seremonial, tetapi benar-benar dapat hadir sebagai solusi bangsa dengan program-program yang kreatif dan modern tanpa harus kehilangan roh ideologisnya, demi mengokohkan kembali jati diri bangsa dan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila,” pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Apa Saja Kewenangan UKP-PIP? Simak Penjelasan Yudi Latif
Redaktur & Reporter : Antoni