jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menilai PKS, PAN dan PPP telah salah langkah karena mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pasalnya, hanya sedikit sekali daerah dengan DPRD dikuasai oleh ketiga partai itu.
"PKS, PAN dan PPP harus berpikir keras atas wacana ini, karena mereka yang paling dirugikan," kata Ray di Jakarta, Senin (8/9).
BACA JUGA: Bupati Biak Numfor Tahu Usulan Proyek Talud
Direktur Eksekutif LIMA itu lantas mencontohkan PKS yang sekarang mampu mendudukkan kadernya di kursi gubernur dua provinsi besar, yakni Jawa Barat dan Sumatera Utara. Padahal, jika pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD, hal itu tidak mungkin bisa terjadi karena PKS bukan mayoritas baik di due provinsi itu.
Ray mencatat bahwa PKS hanya jadi mayoritas di Maluku. Itu pun cuma sebagai partai nomor dua. "Artinya, kemungkinan PKS hanya bisa mengusulkan calon wakil kepala daerah di sana," ucap Ray.
BACA JUGA: Beri Klarifikasi soal Makam Nabi, Dubes Arab Saudi Temui Muhaimin
Untuk PAN, lanjut Ray, hanya memiliki kekuatan DPRD di Sulawesi Tengah. Sementara PPP sama sekali tidak memiliki kekuatan yang layak diperhitungkan di daerah manapun.
Ironisnya, PDI Perjuangan yang menolak keras wacana ini justru sangat diuntungkan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Pasalnya, partai banteng moncong putih itu menguasai parlemen di 16 provinsi.
BACA JUGA: Panselnas: Banyak Pelamar CPNS yang Salah Input Data
Lebih lanjut Ray menduga PAN, PKS dan PPP tidak berhitung secara cermat mengenai hal ini. Atau, tambahnya, bisa juga mereka dipaksa mendukung oleh anggota Koalisi Merah Putih lainnya seperti Golkar, Gerindra dan Partai Demokrat. "Karena selain PDIP, hanya Golkar, Gerindra dan Demokrat yang memiliki kekuatan di DPRD," pungkas Ray.(dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polisi Bekuk Otak Mafia BBM di Hotel
Redaktur : Tim Redaksi