jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara lima daerah yang sebelumnya ditunda, dimungkinkan untuk tidak dilaksanakan serentak. Pasalnya, status perkara yang mengakibatkan kelima daerah tertunda pelaksanaan pilkada, berbeda-beda.
Ada yang hanya menunggu kasasi Mahkamah Agung (MA), namun ada juga yang baru menunggu putusan pengadilan tinggi tata usaha negara (PTUN). Artinya, untuk kasus Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Fakfak (Papua), putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) sudah merupakan putusan berkekuatan hukum tetap. Karena itu bisa langsung dilaksanakan. Sementara untuk putusan PTTUN seperti Pilkada Simalungun, Kota Pematang Siantar dan Manado, masih dimungkinkan ada upaya hukum lain.
BACA JUGA: Pindah Kantor Lagi, DPP Hanura Bakal Bertetangga dengan Mabes TNI
“Jadi bisa saja (tidak serentak, red). Karena kalau proses hukumnya terus (hingga kasasi,red) belum diketahui kapan prosesnya selesai. Jadi tidak otomatis yang ditunda-tunda ini pelaksanaannya akan bersamaan di 2016," ujar Hadar, Senin (21/12).
Meski begitu, Hadar membuka kemungkinan pilkada lima daerah terpaksa dilakukan melewati tahun 2015. Pasalnya, waktu sepanjang Desember hanya tersisa beberapa hari lagi.
BACA JUGA: PKS : Komitmen Hari Ini Adalah di KMP
Sebagai contoh terkait kasus Kota Manado, PTUN Makassar memang telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan pasangan Jimmy Rimba Rogi-Bobby Daud yang sebelumnya dicoret dari peserta pilkada. Namun menyikapi putusan tersebut, KPU perlu terlebih dahulu menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap. Apakah mengajukan kasasi atau menerima putusan.
“Jadi kami juga harus mempelejari betul (putusan pengadilan,red). Kemudian sikap kami apa. Kalau misalnya mau dilaksanakan, kami harus menghitung kapan pelaksanaan dilakukan. Apakah bisa dilaksanakan hari Natal? Kan tidak boleh. Apakah kami bisa siapkan logistiknya sebelum natal? Apa iya, kami bisa. Jadi kira-kira begitu. Banyak hal yang harus kami pertimbangkan," kata Hadar.(gir/jpnn)
BACA JUGA: Pengamat: Tak Miliki Etika Politik, Mundur Saja!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hendardi: Ini Penyebab Anarkisme di Kaltara
Redaktur : Tim Redaksi