jpnn.com - JAKARTA - Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga Senin (1/6) memperlihatkan masih terdapat persoalan anggaran di tiga daerah dari total 269 daerah yang akan menggelar pilkada serentak tahap pertama, 9 Desember mendatang.
Ketiga daerah tersebut masing-masing Kabupaten Raja Ampat (Papua Barat), Sumba Barat (Nusa Tenggara Timur), dan Kabupaten Sula (Sulawesi Tengah).
BACA JUGA: Alhamdulillah, Bulog Bagikan Raskin Awal Ramadan
Menurut Komisioner KPU Ida Budhiati, persoalan tidak hanya terkait belum diterimanya anggaran. Namun juga belum ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagai dasar pencairan anggaran bagi pelaksanaan pilkada dari Pemerintah Daerah ke KPUD.
Jika hingga Rabu (3/6) NPHD belum juga ditandatangani, pelaksanaan pilkada di tiga daerah terancam terpaksa diundur pada 2017.
BACA JUGA: Inalillahi...Putra Pertama Oesman Sapta Meninggal Dunia
"Itu NPHD dan pencairannya masih belum beres. Kebijakan KPU sudah disampaikan ke publik, kalau sampai tanggal 3 Juni, ditunda pilkadanya," ujar Ida, Senin (1/6).
Ida berharap persoalan anggaran dapat segera diselesaikan. Termasuk daerah-daerah yang telah menandatangani NPHD, namun pencairan belum dapat terlaksana. Karena jika tidak, akan sangat mengganggu tahapan pilkada. Apalagi Rabu ini KPU sudah akan menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilh (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
BACA JUGA: Dipecat dan Dipreteli, Petugas Lapas Banceuy Pucat Pasi
DP4 merupakan dasar bagi KPU untuk segera memutakhirkan daftar pemilih sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada pelaksanaan pilkada.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Prabowo Tepis Anggapan 1 Juni 1945 Jadi Hari Lahir Pancasila
Redaktur : Tim Redaksi