JAKARTA – Polemik Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah utamanya soal Pilkada langsung atau DPRD belum berakhir. Silang pendapat masih hangat di legislatif jelang pengambilan keputusan pada rapat paripurna yang akan digelar 25 September 2014.
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harahap Emrus Sihombing menegaskan dua cara itu memang demokratis. Namun kata dia, yang paling demokratis adalah pemilihan langsung mengingat kedaulatan penuh ada di tangan rakyat.
“Bukan di tangan DPR RI yang membuat Undang-undang, itu apalagi yang melakukan pemilihan itu yakni DPRD karena yang lebih berdaulat itu rakyat,” kata Emrus di sela-sela sebuah acara di Jakarta, Minggu (21/9).
Emrus juga tak sependapat kalau Pilkada langsung disebut menimbulkan biaya yang mahal termasuk harus membayar konsultan politik yang sempat disinggung Koalisi Merah Putih di DPR. Menurutnya, biaya besar memang bisa timbul kalau ada penyimpangan atau sogok menyogok, tapi itu bukan alasan melakukan penolakan tapi mestinya harus diperbaiki.
“Saya kira sepanjang itu diberikan secara professional, kenapa tidak? Itu juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Artinya ada bisnis baru di bidang konsultan politik,” katanya.
Dia pun menyatakan kalau Pilkada langsung nantinya dilakukan dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP maka segala persoalan yang disebut selama ini akan tuntas. “Tinggal melakukan perbaikan saja ke depan,” ujarnya.
Dikatakan pula Emrus, pandangan DPR yang mengatakan Pilkada melalui DPRD lebih efisien, belum ada yang bisa menjamin. Sebab, kata dia, nantinya para calon akan “mebeli perahu” juga.
Selain itu, Emrus juga mengaku pernah mewawancarai beberapa calon kepala daerah bahwa kalau nantinya dengan Pilkada melalui DPRD maka calon kepala daerah itu bisa didroping ketua umum partai politik. Artinya, kata dia, bisa saja bukan tokoh daerah yang dicalonkan, tapi semuanya tergantung dari ketua umum parpol.
“Sementara kalau Pilkada langsung kan yang muncul menjadi calon itu tokoh setempat. Karenanya, saya mengatakan bahwa Pilkada langsung itu lebih baik,” paparnya. (boy/jpnn)
BACA JUGA: KMP Tolak Pilkada Langsung Disamakan dengan Teori Makan Bubur
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS: Politik Kutu Loncat Sudah Tidak Zaman
Redaktur : Tim Redaksi