jpnn.com - JAKARTA--Wacana agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dilakukan lagi oleh DPR mendapat tantangan.
Pengamat Politik yang juga Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menyatakan dengan tegas menolak usulan itu. Alasannya, pilihan DPRD akan sulit sejalan dengan pilihan masyarakat lantaran DPRD punya kepentingan, salah satunya urusan uang.
BACA JUGA: Perkuat Regulasi untuk Tangkal Politik Dinasti
"Dalam prakteknya politik uangnya tetap bisa jalan. Suap di DPRD itu tinggi sekali. Jangan kan kepala daerah, pemilihan ketua komisi saja pakai uang," ujar Ray di Jakarta, Rabu, (16/10).
Ray Rangkuti pun meyakini jika proses pemilihan seorang kepala daerah diserahkan ke DPRD, maka orang-orang seperti Jokowi tidak akan ada. Sosok seperti Gubernur DKI itu, kata dia, adalah sosok yang diinginkan masyarakat dalam pemilihan umum langsung. Jika dipilih DPRD, ia tidak yakin akan dipilih tokoh sesuai dengan kriteria pimpinan daerah.
BACA JUGA: PDIP Khawatirkan Kualitas Pemilu 2014
"Saya menolak. Orang-orang seperti Jokowi tidak akan muncul jika mekanisme pemilihannya di DPRD. Mereka bisa saja pilih yang sesuai kepentingannya," sambung Ray. (flo/jpnn)
BACA JUGA: F-PKB Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD Lagi
BACA ARTIKEL LAINNYA... UU Pilkada Harus Ganjal Politik Dinasti
Redaktur : Tim Redaksi