Pilkada Picu Konflik di Kawasan Transmigrasi

JAKARTA – Pemerintah berharap Pemilukada tidak membawa-bawa masalah di kawasan transmigrasi karena dapat menimbulkan potensi konflik antara masyarakat sekitar dengan masyarakat di kawasan transmigrasi. ”Banyak sekali konflik di daerah-daerah lahan transmigrasi yang diakibatkan oleh panasnya pemilukada. Jadi kita berharap pemilukada ditahan supaya tidak terimplikasi kepada potensi-potensi konflik, termasuk konflik lahan transmigrasi,” kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin usai membuka Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan Kawasan Transmigrasi 2012 di Jakarta, Senin (26/11).

Dia mengajak berbagai pihak yang terlibat dalam pemilukada menghindarkan berbagai kegiatan yang dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik di sejumlah daerah, termasuk di kawasan transmigrasi.

Sementara terkait program transmigrasi yang sudah berjalan selama 62 tahun, Muhaimin mengatakan, ada lima tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan transmigrasi ke depan. Tantangan tersebut di antaranya peluang berusaha dan kesempatan kerja, produktivitas masyarakat transmigrasi, integrasi kawasan, kesenjangan antar wilayah, dan tata kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Diakui Muhaimin, banyak kendala yang harus dihadapi dalam menjawab tantangan tersebut. Yaitu, masih kurang akuratnya informasi tentang lahan yang memenuhi kriteria clear and clean akibat masih adanya tumpang tindih penggunaan lahan dan beban pertanahan terkait penerbitan sertifikat hak milik (SHM).

Selain itu, lanjutnya, masih banyak sarana dan prasarana yang belum memadai di permukiman transmigrasi, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih harus ditingkatkan oleh pemerintah daerah penempatan, masih belum fokusnya pemerintah daerah (pemda) penerima terhadap program transmigrasi dan belum terencana dengan baik pembangunan permukiman transmigrasi. ”Untuk menangani semua kendala ini dibutuhkan dukungan dan koordinasi dari aparat terkait baik pemda penempatan, pemda penerima, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), masyarakat, dan swasta,” kata Muhaimin.

Karena itu, lanjutnya, keberhasilan pembangunan kawasan transmigrasi pada dasarnya sangat erat berkaitan dengan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi program serta dukungan dari semua pihak.

Muhaimin mengatakan, penyelenggaraan transmigrasi merupakan salah satu solusi alternatif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, khususnya daerah tertinggal, perbatasan, dan pasca konflik. ”Program transmigrasi tidak hanya untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, tapi juga berdampak dalam pemeratan pembangunan di daerah, dan dalam rangka meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa,“ katanya.

Muhaimin berharap ke depannya, pembangunan permukiman transmigrasi perlu dilakukan dengan lebih matang agar permasalahan-permasalahan terkait lahan tidak terulang dan tidak merugikan transmigran. (cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Besok, BK Konfrontir Sumaryoto dan Dirut Merpati