jpnn.com - JAKARTA - Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dapat menekan munculnya upaya bandar tertentu yang selama ini diduga banyak bermain dalam proses pilkada.
Pasalnya, pilkada serentak membuka peluang banyak calon yang harus diajukan partai politik. Sebab parpol tidak lagi dimungkinkan mengajukan calon tertentu yang sebelumnya kalah dalam pilkada di daerah tertentu, menjadi calon di daerah lain.
BACA JUGA: Prediksikan Ahok Bakal Maju di Pilkada DKI dari Jalur Independen
Karena itu dengan banyaknya calon yang ada, mau tidak mau modal yang dikeluarkan sang bandar juga akan sangat besar. Sebab semua calon harus dibiayai, demi memuluskan tujuan utama mempengaruhi kebijakan sang kepala daerah ketika nantinya terpilih.
“Bandar dalam konteks pilkada sebenarnya tidak banyak. Jadi kalau mau dijumlah, kira-kira tiga kali lipat dari jumlah parpol yang ada di daerah. Nah itulah, dia bermain di daerah-daerah. Ketika serentak, dia kan harus membandari semua calon. Itulah yang sebenarnya dia berpikir-pikir. Sehingga kemungkinan hanya akan memodali satu atau dua calon tertentu. Yang lain tidak dihiraukan,” ujar Masykurudin, Jumat (26/6).
BACA JUGA: 30 Daerah Belum Teken Anggaran Pengawasan Pilkada
Menurut Masykurudin, para bandar rela mengeluarkan modal, demi mempengaruhi kebijakan kepala daerah ketika nantinya terpilih. Misalnya lewat proyek tender program pembangunan tertentu, maupun program-program lain.
“Apalagi tender-tender di luar Pulau Jawa, itu kan sangat banyak. Misalnya ada sawit, proyek pembangunan bikin jembatan, sekolah dan lain-lain. Itu yang jadi timbal balik proses ini. Memang itu tidak kentara. Tapi dengan apa yang dialami sekarang ini, bandar itu tidak akan bisa jangkau semua,” ujarnya.
BACA JUGA: DKPP Pecat Dua Anggota KPU Buton
Menurut Masykurudin, meski kampanye pilkada saat ini ditanggung oleh KPU, namun celah bagi para bandar bermain tetap terbuka. Antara lain dengan memanfaatkan kelemahan penyelenggara, dalam pemasangan alat peraga.
“Misalnya karena pemasangan alat-alat kampanye dinilai kurang adil, maka calon dapat membuat sendiri alat peraga yang diinginkan. Nah di sinilah para bandar masuk untuk memberi modal,” ujar Masykurudin. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Parpol Melonjak, KPK: Warga ke TPS kan Enggak Bayar
Redaktur : Tim Redaksi