JAKARTA - Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi, menilai wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan serentak tidak masuk akal dan merupakan gagasan gila. Karena sangat mengkhawatirkan bagi keamanan negara.
"Gagasan Pemilu serentak adalah gagasan sakit jiwa. Kalau satu Pilkada saja bisa menghasilkan konflik, bagaimana pilkada dilakukan serentak. Maka konfliknya akan tersentak juga," ujar Adhie M Massardi di Jakarta, Sabtu (9/3).
Adhie mencontohkan seperti yang terjadi di Bangkalan-Madura, Sulawesi Selatan, dan Dogiyai-Papua, pascapilkada. Bahkan sampai terjadi amuk massa pembakaran kantor bupati dan kantor KPUD setempat.
Itu belum termasuk banyaknya gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), tentu akan sangat merepotkan.
"Nah hal-hal ini terjadi bukan hanya persoalan integritas dan kapabilitas komisioner KPU di daerah, tapi juga perlu ditinjau bagaimana peran partai politik," ujarnya.
Pendapat ini diamini Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens. Menurutnya, usulan tersebut tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Apalagi mengingat tiap daerah memiliki karakter maupun geografi yang berbeda-beda.
Sebelumnya diberitakan, ide pelaksanaan pilkada serentak mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi ini bahkan telah menyiapkan beberapa formulasi gelaran pilkada serentak yang kemungkinan terlaksana setelah Pemilu 2014.
Gamawan meyakini, pelaksanaan pilkada serentak dapat menghemat anggaran. Selain itu juga akan memberikan kemudahan jika terjadi gugatan sengketa hasil pilkada nantinya. Alasan lain, untuk mengindari kejenuhan rakyat terhadap pemilihan, yang bisa lima kali dalam lima tahun. Yakni pilpres, pileg, pilgub, pilkada bupati/walikota, dan pilkades. (gir/jpnn)
"Gagasan Pemilu serentak adalah gagasan sakit jiwa. Kalau satu Pilkada saja bisa menghasilkan konflik, bagaimana pilkada dilakukan serentak. Maka konfliknya akan tersentak juga," ujar Adhie M Massardi di Jakarta, Sabtu (9/3).
Adhie mencontohkan seperti yang terjadi di Bangkalan-Madura, Sulawesi Selatan, dan Dogiyai-Papua, pascapilkada. Bahkan sampai terjadi amuk massa pembakaran kantor bupati dan kantor KPUD setempat.
Itu belum termasuk banyaknya gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), tentu akan sangat merepotkan.
"Nah hal-hal ini terjadi bukan hanya persoalan integritas dan kapabilitas komisioner KPU di daerah, tapi juga perlu ditinjau bagaimana peran partai politik," ujarnya.
Pendapat ini diamini Pengamat Politik Universitas Indonesia, Boni Hargens. Menurutnya, usulan tersebut tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Apalagi mengingat tiap daerah memiliki karakter maupun geografi yang berbeda-beda.
Sebelumnya diberitakan, ide pelaksanaan pilkada serentak mendapat respon positif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kementerian yang dipimpin Gamawan Fauzi ini bahkan telah menyiapkan beberapa formulasi gelaran pilkada serentak yang kemungkinan terlaksana setelah Pemilu 2014.
Gamawan meyakini, pelaksanaan pilkada serentak dapat menghemat anggaran. Selain itu juga akan memberikan kemudahan jika terjadi gugatan sengketa hasil pilkada nantinya. Alasan lain, untuk mengindari kejenuhan rakyat terhadap pemilihan, yang bisa lima kali dalam lima tahun. Yakni pilpres, pileg, pilgub, pilkada bupati/walikota, dan pilkades. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Tahun Belum Tentu Berhasil, Apalagi Dua Tahun
Redaktur : Tim Redaksi