jpnn.com, WASHINGTON DC - Gubernur Florida Ron DeSantis secara resmi memulai kampanye untuk pemilihan presiden AS 2024 di Negara Bagian Iowa pada Selasa, dan bersumpah akan memulangkan Presiden Joe Biden ke kampung halamannya di Delaware.
Biden dari Partai Demokrat bakal menjadi salah satu pesaing DeSantis dari Partai Republik dalam pilpres 2024.
BACA JUGA: Pesta Ultah Sweet 16 Berujung Banjir Darah, Joe Biden Sangat Marah
"Hal yang luar biasa bagi saya untuk mengabarkan bahwa kembalinya kejayaan Amerika kita yang hebat dimulai dengan mengirim (Presiden) Joe Biden kembali ke ruang bawah tanahnya di Delaware," kata DeSantis dalam sambutannya.
Dia mengatakan AS sedang "menuju ke arah yang salah" saat menyebutkan sejumlah masalah, seperti masuknya migran ilegal di selatan, masuknya narkotika paling ditakuti di AS fentanil, dan menurunnya nilai tukar dolar.
BACA JUGA: Joe Biden Mendarat di Hiroshima, Jangan Harap Ada Permintaan Maaf soal Bom Atom
"Kemerosotan Amerika bukan tidak bisa dihindari. Itu pilihan, dan kita harus memilih arah baru untuk negara kita. Kita harus memilih jalan menuju kebangkitan kehebatan Amerika," katanya.
Pekan lalu, DeSantis mengumumkan secara resmi pencalonannya dalam pemilihan presiden 2024. Dia akan bersaing dengan mantan presiden Donald Trump.
BACA JUGA: Joe Biden Optimistis soal Hubungan Amerika-China, Semoga Terwujud
DeSantis dianggap menjadi saingan terkuat Trump untuk dicalonkan oleh Partai Republik meski sedang menghadapi tantangan terkait kebijakannya yang berhaluan kanan. Dia menyebut dirinya pejuang budaya konservatif dan pembenci politik sayap kiri.
Dia telah memberlakukan sejumlah kebijakan baru di Florida yang membatasi hak aborsi, melarang diskusi LGBTQ+ di sekolah-sekolah negeri, dan memperluas hak kepemilikan senjata yang memungkinkan warga membawa senjata api tanpa izin.
Kebijakan DeSantis membuatnya bermusuhan dengan Disney, penyedia hiburan terbesar di Florida, yang menolak salah satu undang-undang DeSantis yang disebut sejumlah kritikus sebagai UU "Jangan Katakan Gay".
UU tersebut memperluas larangan pembelajaran berdasarkan gender dan orientasi seksual pada semua tingkat pendidikan. (ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif