jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin rapat terbatas soal kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/2).
Jokowi dalam arahanya mengingatkan bahwa kebijakan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan hukum terutama pada rakyat yang memanfaatkan lahan di kawasan hutan.
BACA JUGA: Kabar Gembira Seputar Harga Tiket Pesawat Usai Rapat Kabinet
BACA JUGA: Soal Pengembalian Lahan HGU, Humphrey: Prabowo Seorang Kesatria
Dia memberikan contoh di Bengkulu, ada warga yang berada dalam kampung yang sudah tua, kemudian datang swasta yang diberikan hak konsesi. Persoalannya, perkampungan itu masuk dalam kawasan, sehingga terjadi sengketa.
BACA JUGA: Rapat Kabinet, Jokowi Peringatkan Kepala BNPB
"Di Jawa juga banyak sekali, terutama di dalam kawasan Perhutani, banyak kampung yang tidak bisa jalannya diaspal karena harus ijin terlebih dahulu (ke perusahaan)," ucap Jokowi.
Dirinya meminta kasus-kasus semacam itu segera diselesaikan. Pertama, lakukan pendataan dan penataan kawasan hutan dengan cepat supaya masyarakat dapat manfaat. Baik masyarakat hukum adat, masyarakat ulayat.
BACA JUGA: Jokowi Sampaikan Tiga Instruksi Penting terkait Nataru
Selain itu, mantan wali kota Solo tersebut juga memerintahkan dilakukan invetarisasi dan verifikasi terhadap penguasaan tanah dalam kawasan hutan.
"Jangan sampai prosesnya berbelit-belit, disederhanakan dipercepat, sehingga keluhan rakyat yang sampai ke kita bisa kita selesaikan secara cepat,” tandasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Audit BPK Janggal, Hasil Rapat Kabinet dan KKSK Diabaikan
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam