jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan founder Bumi Global Karbon Ahmad Deni Daruri bertemu Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin di kediaman Pimpinan DPD RI, Kuningan, Jakarta Selatan pada Jumat (24/5/2021).
Pertemuan tersebut membahas isu tentang bagaimana skema pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) bisa segera diwujudkan oleh pemerintah Indonesia.
BACA JUGA: Ketua DPD RI Kunker ke Kabupaten Barru Sulsel, Nih Agendanya
Sultan menyampaikan pertemuan tersebut fokus pada isu yang berkaitan dengan tujuan dari SDGs serta bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menerapkannya hingga ketingkatan desa di seluruh Indonesia.
“Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Jadi, hal ini merupakan keniscayaan bagi pemerintah Indonesia agar dapat diterapkan,” tutur Sultan.
BACA JUGA: Sultan Najamudin Minta Pemerintah Tingkatkan Tes Covid-19
Sultan juga melanjutkan bahwa SDGs merupakan seperangkat tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan yang berkelanjutan yang bersifat universal. Maka kebutuhan akan penerapannya dapat menciptakan keseimbangan pembangunan yang bijak bagi masyarakat, yaitu pembangunan yang berkelanjutan.
“Orientasi kebijakan kita harus ke arah pembangunan berkelanjutan (sustainable development), yaitu pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup orang di seluruh dunia, baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi,” ungkapnya.
Adapun dalam pertemuan tersebut Ahmad Deni Daruri yang juga merupakan seorang pengamat perbankan dan pasar modal itu menyatakan bahwa penyusunan Laporan Keberlanjutan di setiap desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sangat penting dan dapat mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( SDGs ) Indonesia terukur, akurat, kredibel dan objektif.
Dia juga menerangkan bahwa Sustainability Report (SR) Desa dan BUMdes harus disusun berdasarkan standar pelaporan keberlanjutan yang telah digunakan oleh hampir 80 persen dunia internasional. Yaitu Global Reporting Initiative (GRI) Standard dan akan melayani serta memenuhi tujuan dari SDGs.
"SR yang disusun harus mempertimbangkan emisi gas rumah kaca, konsumsi energi, kebijakan anti korupsi. Selain itu, harus juga mengulas nilai ekonomi langsung yang didistribusikan, investasi infrastruktur, pendekatan terhadap pajak, perekrutan karyawan, pelatihan karyawan, dan masyarakat lokal,” paparnya.
Dalam kesempatan ini, Sultan sangat mengapresiasi dan memberikan dukungan bagaimana tujuan SDGs ini dapat diwujudkan.
"Saat ini pemerintah pusat melalui kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal sudah menjadikan SDGs sebagai prioritas arah pembangunan ditingkat pedesaan. Dan DPD RI sangat mendukung agar program ini dapat berjalan diseluruh daerah sesuai dengan target yang diharapkan,” tegas Sultan.
Oleh karena itu, lanjut Sultan kita yakin dengan pelaksanaan SR Desa dapat mewujudkan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa berkualitas, interaksi perempuan desa, desa layak air bersih, desa ramah lingkungan dan tahan akan perubahan iklim secara terukur, objektif, kredibel dan akurat.
Sebelumnya, Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, mengatakan, agar SDGs Nasional bisa terwujud, harus diturunkan menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa pada 2020-2024 yang didalamnya dapat memuat agenda pembangunan dengan pendekatan kearifan lokal masing-masing daerah yang dimiliki.
"SR Desa ini juga merupakan bentuk perwujudan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Jadi kita semua mesti berkomitmen mendukung langkah ini,” ujar senator muda asal Bengkulu tersebut.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich