jpnn.com - JAKARTA - Politikus PKS Hidayat Nur Wahid tak habis pikir dengan sikap pimpinan DPR yang harus mengkaji surat fraksi PKS terkait pemecatan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dari seluruh tingkatan di PKS.
Pimpinan DPR bahkan kabarnya sengaja membentuk tim hukum menyikapi pemecatan Fahri dari PKS. "DPP PKS kembali akan surati pimpinan DPR," ujar Hidayat, di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (26/4).
BACA JUGA: Instansi Ini Butuh 11 Ribu CPNS
Menurut mantan Presiden PKS ini, pimpinan DPR bisa menyikapi secara profesional, karena ini peristiwa hukum, bukan peristiwa politik. "Yang kami pahami, tidak ada kewenangan DPR dan pimpinan DPR melakukan kajian terhadap surat dari fraksi-fraksi," ujarnya.
Hidayat mempertanyakan, mengapa pimpinan DPR harus repot-repot melakukan kajian. "Tanda tanya besar. Ini sudah tiga minggu soal Pak Fahri ini," tegasnya.
BACA JUGA: Pakar: Indonesia Miliki Modal jadi Negara Maju
Dalam UU MD3 lanjutnya, jelas dikatakan kalau dari paket, salah satu pimpinan mundur, maka pimpinan DPR menanyakan ke fraksi siapa penggantinya. "Fraksi sudah memberikan surat. Harusnya tidak usah repot-repot, bikin paripurna. apa setuju dengan pergantian Pak Fahri. Kalau setuju disampaikan ke presiden, selesai," ungkapnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: SERU! Akademisi Berdebat Soal Ketimpangan Pembangunan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Giliran YLKI yang Dibuat Kecewa Oleh Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi