jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin merasa aneh dengan skap sejumlah organisasi guru yang menolak kebijakan pemerintah menghentikan rekrutmen guru PNS.
Pemerintah mengarahkan seluruh guru berstatus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
BACA JUGA: Semua Guru Berstatus PPPK, Seriuskah Pemerintah Mengurus Pendidikan? Alamak
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) getol bersuara meminta agar pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut.
PB PGRI meminta sarjana fresh graduate diberikan kesempatan ikut tes CPNS.
BACA JUGA: Dudung Mengajukan Usulan soal Rekrutmen Guru PPPK, Membayangkan Peristiwa Getir
Sikap PB PGRI tersebut dikritik Ahmad Saifudin.
"Kenapa dulu PGRI mendorong kami ikut tes PPPK kalau sekarang baru sadar, emoh dengan program PPPK untuk semua guru. Mbok ya kalau melucu jangan polos-polos gitu," kata Saifudin kepada JPNN.com, Minggu (3/1).
BACA JUGA: Awal Januari Ini PPPK Terima Gaji Perdana, Alhamdulillah
Saifudin yang merupakan PPPK angkatan pertama (rekrutmen Februari 2019) ini mengaku bingung dengan cara berjuangnya organisasi profesi guru saat ini. Dulu getol mendorong lahirnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
PP tersebut, lanjutnya, akhirnya menjebak honorer K2 keluar dari visi misi perjuangan awal yaitu menjadi PNS.
"Aneh sekali ini PGRI. Dulu giring kami ke PPPK. Giliran kami sudah masuk di dalam sistem Kemudian pemerintah mengatakan akan merekrut semua guru ke PPPK, PGRI pura-pura teriak perjuangan dengan pekik diskriminasi," kritiknya.
Dia menyayangkan sikap PGRI yang seharusnya fokus memperjuangkan nasib guru secara konsisten. Mestinya sejak awal PGRI menolak guru PPPK.
"Dari dulu dong teriakan perjuangan begitu. Semua guru diangkat PNS. bukan malah menjadi PPPK yang masa kerjanya kontrak sehingga kami setiap tahun hidup dalam rasa waswas tidak diperpanjang kontraknya," tutup Ahmad Saifudin. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad