jpnn.com, JAKARTA - Para honorer K2 di Kabupaten Banyuwangi menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan memberikan kebijakan khusus kepada mereka pada rekrutmen PPPK 2022.
Namun menurut Ketua Honorer PTT K2 Kabupaten Banyuwangi Riyanto Agung Subekti, solusi tersebut tidak membuat mereka sangat senang.
BACA JUGA: Pengumuman Kelulusan PPPK Guru 2021 Tahap I Ditunda, Mas Nadiem: Saya Janji
Sebab, mereka harus melewati seleksi yang tingkat kesulitan soalnya tinggi.
Belum lagi adanya syarat sertifikat keahlian, ijazah untuk tenaga teknis minimal D3 dan guru harus S1.
BACA JUGA: Komisi X DPR Desak Pengumuman Kelulusan PPPK Guru Tahap I Ditunda, Tambahkan Afirmasi Dulu
"Honorer K2 itu masih banyak yang belum sarjana. MenPAN-RB dan BKN kan punya datanya," ujar Itong, sapaan akrab Riyanto Agung Subekti kepada JPNN.com, Kamis (23/9).
Dikatakan, nasib honorer K2 bak digantung tanpa tali, ibarat permen karet habis manis sepah dibuang, hidup segan mati tak mau.
BACA JUGA: Pasukan TNI & Polri Mengadang Truk Pelat Merah, Hasilnya Mencengangkan
Honorer K2 hidup di negara sendiri tetapi dijajah bangsa sendiri. Masa pengabdian yang bertahun-tahun kini tiada arti.
"Kami tidak butuh jabatan tinggi apalagi sanjungan dari kanan dan kiri. Yang kami butuhkan hanyalah sebuah status seperti cita-cita awal kami yaitu PNS," tegasnya.
Itong yang selama ini getol memperjuangkan nasib honorer K2 mengaku tidak sakit dengan rekan-rekannya yang sudah menikmati hasil perjuangan mereka selama ini. Ada yang sudah menjadi PNS dan sebagian telah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hasil seleksi 2019.
Sementara Itong dan honorer K2 yang tersisa terutama tenaga teknis administrasi sampai sekarang masih berjuang tetapi yang dibuka pemerintah hanyalah peluang menjadi PPPK.
Itong mengingatkan kembali kepada pemerintah yang dinilai sudah abai dengan nasib honorer K2 yang selama ini sudah dianggap barang rongsokan yang tak terpakai lagi.
"Kami yakin, jika tak ada sosok tenaga administrasi seperti kami khususnya honorer PTT K2 seperti kami maka tugas belajar dan mengajar akan terseok-seok dan kocar-kacir," cetusnya.
Itong mengeklaim masih banyak tugas yang telah honorer K2 tenaga teknis administrasi kerjakan selama ini yang orang lain belum tentu bisa mengerjakannya.
Fakta di lapangan, kata Itong, sosok honorer K2 tenaga teknis administrasi keberadaannya sering dijadikan tumbal dan alasan oleh atasan bahkan oleh para ASN yang berpenampilan rapi tetapi kinerjanya nol besar.
Masalah yang terkait IT misalnya, selalu honorer K2 tenaga teknis administrasi yang turun tangan.
"Apakah hal semacam ini yang dinamakan keadilan?," ucapnya.
Itong membeberkan tugas-tugas berat administrasi kantor dan lembaga selalu diserahkan kepada para honorer K2 tenaga teknis administrasi. Jika ada kesalahan atau kekeliruan sedikit saja, lanjutnya, habis sudah cacian dan umpatan disemprotkan kepada honorer K2.
Sepertinya, kata Itong, pemerintah selama ini tidak pernah mengecek ke lapangan. Seharusnya baik pemerintah daerah maupun pusat turun ke lapangan untuk mencari fakta apa sebenarnya yang terjadi.
Para honorer K2 sudah jenuh dan muak dengan janji-janji para pejabat dan anggota dewan yang selalu PHP (pemberi harapan palsu), membuat hati kecewa dan putus asa.
Jika pemerintah ada niat baik kepada honorer K2 khususnya, selesaikan dan tuntaskan masalah honorer K2 dulu. Jangan melebar merekrut yang bukan honorer K2.
"Kalau masalah honorer K2 ini tuntas dan selesai silakan merekrut yang lainnya. Jadi tidak menggantung nasib honorer K2 khusnya tenaga teknis administrasi yang selama ini selalu menunggu dan menanti kebijakan pemerintah," pungkas Itong. (esy/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur : Soetomo
Reporter : Mesya Mohamad