jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Timur yang indeks keterbukaan informasi publiknya mencapai skor 76,96.
Provinsi Kalimantan Timur berada di peringkat ke-9 di antara 34 provinsi di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: MPR Berharap Vaksinasi Covid-19 bagi Anak Dipahami Orang Tua
Keterbukaan informasi publik merupakan standar baku dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
"Keterbukaan informasi publik juga menjadi implementasi nyata wujud Empat Pilar MPR RI dalam menghadapi era digitalisasi,'' ujar Bamsoet.
BACA JUGA: MPR Ingatkan Perempuan Berkontribusi dalam Pembangunan Nasional
Menurut Bamsoet, pemenuhan informasi publik yang transparan selaras dengan amanat konstitusi pasal 28F.
Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.
BACA JUGA: Sekjen MPR Dorong Srikandi Pemuda Pancasila Berdaya Saing
Selain itu, berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan saluran yang tersedia.
Hal tersebut disampaikan Bamsoet usai Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur secara virtual dari Jakarta pada Selasa (14/12).
Ketua ke-20 DPR RI ini mengingatkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), semua badan publik wajib menjalankannya.
Salah satunya, keterbukaan informasi publik tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJP).
"Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dari sekitar Rp 2 ribu triliun dana APBN, alokasi untuk PBJP mencapai Rp 100 triliun. Jika tidak didukung KIP, potensi korupsi sangat besar,'' ungkap Bamsoet.
Tidak heran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat, sekitar 70 persen kasus korupsi berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.
Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan, dan Pertahanan Kadin Indonesia ini menerangkan, ada badan publik yang tidak mematuhi UU KIP.
Menurut Bamsoet, apabila informasi publik dihambat atau dihalangi badan publik, masyarakat bisa mengajukan sengketa ke komisi informasi di pusat maupun daerah.
Sengketa diselesaikan melalui mekanisme ajudikasi nonlitigasi serta mediasi.
''Di sinilah peran penting Komisi Informasi," tandas Bamsoet. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi