JAKARTA - PT Pindad akhirnya mendapat komandan baru. Dia adalah Silmy Karim yang sebelumnya menjabat staf ahli Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) Bidang Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Pemerintah langsung memberikan beban peningkatan permintaan Pindad sebesar 40 persen.
Ditemui di Kementerian BUMN, Silmy menyatakan siap memenuhi permintaan itu. Apalagi, banyak produk Pindad yang diminati pasar. Terutama peluru, senjata api, dan kendaraan tempur. Tetapi, dia membutuhkan suntikan dana Rp 700 miliar yang akan diajukan melalui APBNP 2015.
''Ada banyak produk yang diminati. Pindad punya potensi berkembang dan ada arahan Pak Andi Widjajanto (Sekretaris Kabinet) untuk kapasitas Pindad harus ditingkatkan 40 persen,'' ujarnya kemarin.
Lebih lanjut dia menjelaskan, penyertaan modal negara (PMN) selama kepemimpinannya sangatlah penting. Ada berbagai rencana untuk memajukan BUMN yang bergerak di bidang persenjataan itu. Termasuk fokus untuk memenuhi kebutuhan TNI dan Polri hingga 25 tahun mendatang. ''Kita mengajukan PMN Rp 700 miliar. Melalui APBN Perubahan 2015,'' imbuhnya.
Perincian anggaran itu sudah masuk ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Menurut Silmy, pihaknya tinggal menunggu proses persetujuan berlansung. Kalau penambahan anggaran tersebut disetujui, dia akan membagi uang itu menjadi tiga bagian. Sekitar Rp 300 miliar pertama digunakan untuk modernisasi peralatan yang sudah uzur. Jumlah uang yang sama akan digunakan untuk memenuhi peningkatan kebutuhan Kementerian Pertahanan, termasuk TNI-Polri.
Sementara itu, sebanyak Rp 100 miliar yang tersisa digunakan untuk kerja sama dengan luar negeri. Latar belakang dan pengaÂlaman yang dimiliki membuat Simly yakin bisa bekerja sama untuk menghasilkan produk terbaik. ''Saya sebelumnya di bidang kerja sama Kemenhan. Itu upaya untuk mempercepat penguasaan teknologi,'' tuturnya. Di antaranya, kerja sama dengan pihak asing yang lebih berpengalaman.
Pindad butuh transfer teknologi karena masih banyak teknologi persenjataan yang belum bisa diproduksi di tanah air. Misalnya soal kemampuan membuat peluru dalam kaliber besar. Pola kerja sama yang melibatkan dua pihak membuat pembagian anggaran tidak perlu besar. ''Industri pertahanan itu harus hemat devisa, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan level penguasaan teknologi, dan peningkatan pajak,'' urainya. (dim/c22/oki)
BACA JUGA: Tol Naik, Volume Kendaraan Turun
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dirut Pertamina Janjikan Penataan Ulang Petral
Redaktur : Tim Redaksi