jpnn.com, JAKARTA - Sekitar 98 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian lembaga/KL di tingkat pusat akan dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada tahun 2023-2024 mendatang.
Jumlah itu telah dikurangi 20 ribu dari total 118 ribu PNS yang akan pensiun pada saat pemindahan dilakukan. Apakah ASN dan keluarganya yang dipindah ke IKN dapat fasilitas seperti perumahan dan lainnya?
BACA JUGA: Pemindahan ASN Pusat ke IKN, Begini Strategi Kemenpan-RB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo belum berani memastikan soal fasilitas tersebut. Sebab, kewenangannya bukan di Kementerian PAN-RB.
Namun demikian, mantan Menteri Dalam Negeri ini mengisyaratkan, pemerintah tidak akan membiarkan ASN yang dipindahkan ke IKN membiayai sendiri fasilitasnya di sana.
BACA JUGA: Menteri Siti Bakal Setop Tambang Ilegal di Sekitar IKN
"Saya tidak berani katakan itu, itu bidang lain. Tetapi saya kira iyalah (dapat-red). Saya kira, kan enggak mungkin diboyong ke sana terus suruh bayar sendiri kan enggak mungkin," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1).
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), semua ASN KL di tingkat pusat harus pindah sekaligus ke IKN pada tahun 2023-2024. Namun demikian, KemenPAN-RB memberi pengecualian bagi pegawai yang pensiun pada tahun tersebut.
BACA JUGA: Prabowo-Puan Maharani Berpeluang Maju Berpasangan di Pilpres 2024
Tjahjo memastikan ASN yang pensiun pada 2023-2024 tidak akan dipindah ke IKN baru. Kekurangannya sesuai jumlah yang pensiun itu akan ditutupi oleh ASN di Kaltim dan CPNS baru.
Jika ada PNS yang tidak mau pindah, Tjahjo menyerahkannya ke masing-masing lembaga.
"Kami akan serahkan kepada KL. Mereka yang tahu kondisinya," kata mantan politikus Senayan ini, sembari menyebutkan pemetaan seluruh ASN yang akan pindah ini bisa diselesaikan maksimal dalam waktu 1 tahun ke depan. (fat/jpnn)
Jokowi: Labuan Bajo Wisata Premium
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam