jpnn.com, DEPOK - Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang dimulai pada 2014 ternyata hingga kini menunjukkan hasil yang sangat signifikan.
Selain menekan angka anak putus sekolah, program itu mulai menunjukkan pemerataan kualitas pendidikan dan secara bertahap mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
BACA JUGA: Bikin Puisi Lagi, Fadli Zon: di Kolong Ketemu Hantu Kecebong
Program Indonesia Pintar merupakan bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada siswa miskin atau yang berasal dari keluarga rentan miskin dan anak di panti asuhan untuk membiayai kebutuhan personalnya guna mendukung keberlanjutan pendidikannya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencatat, pemerintah menyalurkan dana bantuan PIP pada 2014 sebesar Rp 4.322.559.975.000.
BACA JUGA: Mengenal Baik Jokowi, Ustaz Yusuf Mansur Juga Doakan Prabowo-Sandi
Hingga Desember 2018, dana PIP yang telah disalurkan sebesar Rp 42.837.024.725.000.
Bantuan tersebut diberikan untuk menghindari anak putus sekolah. Presiden Joko Widodo mengungkapkan, program dan kebijakan prioritas pemerintah di bidang pendidikan itu sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ada.
BACA JUGA: Soal Keislaman Jokowi, Yusuf Mansur: Saya Lihat dengan Mata Sendiri
Yakni, pemerataan kualitas pendidikan yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
’’Di sinilah letak indikator berhasil atau tidaknya pembangunan kualitas SDM secara besar-besaran,” terang Presiden Jokowi dalam pembukaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2019 di Pusdiklat Kemendikbud, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2).
Karena itu, tahun depan pemerintah mulai bergeser memfokuskan kembali pada anggaran untuk pengembangan SDM.
Hal itu dilakukan agar Indonesia keluar dari negara berpendapatan rendah mengarah pada negara maju.
’’Apa yang kita kerjakan? Kita berfokus pada vocational training hingga upgrading skill. Semuanya harus dilakukan,” kata Jokowi.
Demi mencapai target tersebut, Jokowi menegaskan bahwa urusan pendidikan juga harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah.
Menurut dia, urusan pendidikan di daerah dan pusat harus jelas dan sejalan.
’’Apa yang jadi tanggung jawab provinsi, menteri, dan kota harus jelas. Semua harus bisa terkoordinasi dan kita ingin berfokus pada keterampilan kerja, ini sangat penting,” tutur Jokowi.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menambahkan, PIP hingga saat ini sudah berjalan dengan baik karena hampir mencapai 100 persen.
’’Alokasi anggaran Kemendikbud untuk 17,9 juta penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan sekarang sudah 80 persen menggunakan sistem kartu ATM,” jelas Muhadjir.
Sebagaimana diketahui, untuk memperoleh manfaat PIP dalam bentuk uang tunai, Kemendikbud telah mengembangkan layanan sesuai dengan perkembangan zaman.
Siswa tidak lagi harus antre di teller bank, tetapi mereka dapat dengan mudah mengambil dana PIP dengan menggunakan KIP di anjungan tunai mandiri (ATM) terdekat milik bank penyalur sesuai yang telah ditetapkan Kemendikbud.
Adapun terkait pemerataan sebaran KIP, Muhadjir menyebutkan ada beberapa pihak yang terlibat.
Yakni, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyediakan data, dan Kemendikbud yang mendistribusikan KIP.
’’Tiga pihak ini saling berkaitan sehingga KIP memenuhi target. Misalnya, untuk data ada proses penyepadanan dari dapodik dan data di Kemensos. Jadi, tidak hanya murni dari sekolah dan Kemensos,” kata Muhadjir. (tih/c7/wir)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hubungi Pak SBY, Presiden Jokowi Doakan Bu Ani
Redaktur : Tim Redaksi