jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang mendorong para kepala daerah membuat alat ukur Electronic Resilience Assessment Tool atau E-RAT. Alat ukur itu untuk memfasilitasi lembaga/organisasi menilai dan mengukur tingkat ketahanan di saat krisis berdasarkan delapan dimensi penting ketahanan.
Menurut Pius, hasil pemeriksaan keuangan dan kineja yang dilakukan BPK menunjukkan banyak permasalahan tejadi di daerah yang menguatkan pentingnya konsep resiliensi bagi pemerintah daerah.
BACA JUGA: Pemda DIY Bersama Bio Farma Luncurkan Program Deteksi Dini Kanker Serviks Melalui Urine
Dia mengatakan bahwa konsep resiliensi dalam konteks daerah tersebut telah ada sejak 1970.
Konsep ini awalnya menjelaskan tentang cara sistem daerah atau perkotaan dalam mengatasi tekanan dan gangguan yang disebabkan oleh faktor ekstemal, misalnya bencana alam.
BACA JUGA: Gibran Hadir di Acara Kopdarnas PSI, Said Abdullah PDIP Merespons, Pakai Frasa Kepala Daerah Sukses
Resiliensi didefinisikan sebagai ketahanan (persistensi) hubungan antar sub-sistem di dalam sistem dan kemampuannya untuk menyerap shock/krisis, bertahan dan kemudian bangkit. Dengan kata lain, resiliensi adalah kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan/krisis/shock dan tetap dapat survive untuk mempertahankan fungsi dan kontrolnya.
Pius mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya bersama tim, ditemukan ada delapan dimensi ketahanan, yaitu risk management practice (praktik manajemen risiko), leadership capabilities (kemampuan kepemimpinan), info technology capabilities (kemampuan teknologi informasi).
BACA JUGA: Menpora Dicegat Mahasiswa Setelah Dikukuhkan Jadi Profesor Kehormatan Unnes, Oh Ternyata
Kemudian, alliance management capabilities (kemampuan manajemenaliansi), strategic formation capabilities (kemampuan merumuskan strategi), new product/service development capabilities (kemampuan mengembangkan produk/layman baru), organizational resilience (resiliensi organisasi), dan organizational financial resilience (resiliensi keuangan organisasi.
“Alat ukur E-RAT dapat membantu memotret kondisi objektif di daerah dalam menghadapi ketidakpastian tinggi dan dinamika perubahan yang dinamis menuju ketahanan survival pemerintah daerah. E-RAT juga menyediakan alat, akses ke pengetahuan, pemantauan, dan pelaporan yang akan mendukung pemerintah daerah mengurangi risiko dalam membangun ketahanan,” kata Pius dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9).
Pius menambahkan manfaat pengukuran ketahanan di tingkat pemda ini dapat membantu para kepala daerah dalam mengidentif?kasi faktor risiko yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan komunitas di daerahnya.
“Membantu pimpinan daerah memprioritaskan sumber daya dan investasi untuk membangun ketahanan yang lebih baik, serta membantu pimpinan daerah melacak kemajuan dari waktu ke waktu dan mengevaluasi keefektifan upaya kebijakan dan kegiatan program yang sudah dilakukan," papar anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini.
Pius juga mengemukakan pentingnya Electronic Resilience Assessment Tool bagi pemerintah daerah di hadapan Civitas Akademika Unsoed saat dikukuhkan sebagai Profesor Honoris Causa (HC) atau Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, hari ini.
Pius yang membawa orasi berjudul Delapan Dimensi Resiliensi Pemerintah Daerah, menekankan E-RAT dapat membuat pemda menjadi tangguh dan berkompeten dalam menghadapi krisis.
Prinsip delapan dimensi pengukuran resiliensi pemerintah daerah dikemukakan Pius sudah dilakukan oleh Pemprov Kalimantan Utara.
Hasilnya, antara lain, Pemprov Kaltara memiliki kekuatan pada dimensi leadership capabilities.
Selain itu terdapat dimensi yang perlu ditingkatkan, yaitu kemampuan teknologi informasi, dan resiliensi keuangan organisasi.
Hasil pengukuran tersebut memberikan saran rekomendasi pilihan kebijakan-kebijakan yang dapat menjadi prioritas utama Pemprov Kaltara dalam meningkatkan kinerja dan daya resiliensinya.
“Jadi, alat ukur E-RAT ini bukan hanya sekadar jargon saja, tetapi sudah pernah diuji dan terbukti hasilnya sangat bermanfaat bagi para pemimpin di daerah,” ujar mantan wakil ketua Komisi IX DPR RI ini.
Pengukuhan Pius sebagai Guru Besar Tidak Tetap di Universitas Jenderal Soedirman dihadiri sekitar 1.000 undangan, di antaranya sejumlah menteri, pimpinan lembaga tinggi negara, para gubernur, wali kota dan bupati. pimpinan BUMN/BUMD, petinggi LKPD, pimpinan TNI/Polri, para Rektor dan dekan.
Turut hadir pimpinan KPK, Profesor tamu dari negara sahabat, para aktivis demokrasi, pimpinan partai politik dan anggota DPR/DPRD. Pengukuhan Pius sebagai Guru Besar Tidak Tetap ini dipimpin langsung oleh Rektor Unsoed, Prof Dr. lr. Akhmad Sodiq. M.Sc. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi