jpnn.com, NABIRE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah meminta insiden Nabire jangan terulang. Mereka pun meminta masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi atau demo agar melaksanakan sesuai aturan perundang-undangan dan tertib serta penuh tanggung jawab.
Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengatakan kepada siapa saja silakan menyampaikan aspirasinya dengan baik.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Danramil Aradide Gugur, Papua Tengah Berduka, tetapi
"Kami pemerintah menyiapkan ruang yang terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi," katanya dikutip dari Antara, Senin (15/4).
Menurut Ribka, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya agar melakukan demo dengan baik sesuai aturan perundang-undangan.
BACA JUGA: Pemerintah Papua Nugini Mengerahkan Pasukan Militer ke Tambang Emas Porgera
"Kami tidak ingin insiden unjuk rasa penolakan militerisme di Tanah Papua yang dilakukan di Kabupaten Nabire pada Jumat (5/4) lalu terulang kembali," ujarnya.
Dia menjelaskan pihaknya sangat menyayangkan insiden tersebut yang mengakibatkan adanya insiden kekerasan seksual, kemudian seorang anak berumur 11 tahun yang kena lemparan batu oleh aksi massa serta terjadi pembakaran rumah seorang warga.
BACA JUGA: Deinas Geley Ajak Masyarakat Papua Tengah Terus Rajut Kebersamaan
"Kami Pemerintah Provinsi Papua Tengah bukan antidemokrasi tetapi semuanya harus pada ruang-ruang yang telah ditentukan,” katanya.
Dia menambahkan untuk itu kepada seluruh masyarakat yang ingin menyampaikan pendapat dipersilakan, namun tentu sesuai undang-undang.
Apalagi ini negara demokratis sehingga tidak ada larangan namun perlu memperhatikan hal-hal yang menjadi ketentuan yang dipersyaratkan dan silakan dipenuhi secara undang-undang yang berlangsung tertib. (antara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Deinas Geley Kembali Pimpin Survei Terbaru Cagub Papua Tengah
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan