jpnn.com - MAKASSAR - Mengawali tugas sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin menyebutkan tiga poin instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pejabat sementara di masa transisi.
Tiga poin yang dimaksud, yakni memastikan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan aman dan damai, menjaga laju inflasi, dan penanganan kekerdilan pada anak (stunting).
BACA JUGA: Profil Bahtiar Pj Gubernur Sulsel, Birokrat Luwes, Tangga Karier Jabatannya Bukti Dia Mumpuni
"Ada tiga hal instruksi Presiden Joko Widodo untuk segera dilakukan selama bertugas di antaranya menjaga pemerintahan kondusif serta memastikan laju ekonomi tetap stabil dan pencegahan stunting," katanya di hadapan para pejabat Eselon II dan Eselon III, ASN dan Non-ASN lingkup Pemprov Sulsel, saat apel pagi di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/9).
Bahtiar menjelaskan, sesuai pasal 434 UU Nomor 7/2017 Tentang Pemilu maka pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan dan fasilitasi untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu serta memberdayakan dan meningkatkan partisipasi pemilih.
BACA JUGA: Presiden Jokowi Tunjuk Bahtiar sebagai Pj Gubernur Sulsel
Oleh karena itu, Bahtiar meminta para ASN maupun non-ASN di lingkup Pemprov Sulsel untuk menjaga netralitas agar roda pemerintahan tetap kondusif.
Dia katakana, agar proses pemilu berlangsung baik, tentu ditunjang juga dengan kestabilan ekonomi di tengah kondisi perekonomian global tidak menentu.
BACA JUGA: Sahabat Sandi dan UMKM Lokal Dorong Semangat Aktivitas Fisik & Perekonomian di Sulsel
Tidak kalah penting, lanjut dia, Presiden Jokowi dalam setiap amanatnya selalu menekankan langkah - langkah konkrit pemerintah dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting pada anak.
Kasus Kekerasan pada Anak
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin juga memberikan atensi khusus terhadap kasus kekerasan pada anak di awal-awal bertugas sebagai pimpinan daerah masa transisi di provinsi itu.
Bahtiar Baharuddin hadir langsung pada Rapat Kordinasi Pengawasan Upaya Pencegahan, Rehabilitasi Kasus - kasus Kekerasan terhadap Anak yang digelar Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Sulawesi di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis.
"Ini soal anak, sehingga perlunya edukasi dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak sebab mereka ini adalah generasi pelanjut bangsa," katanya.
Bahatiar memberikan perhatian serius terkait kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Sulsel yang semakin marak, sehingga menurutnya harus dilakukan pencegahan sejak dini. Khususnya langkah - langkah taktis dan konkret untuk meminimalisasi tindak kekerasan terhadap anak.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Diyah Puspitarini, anggota DPRD Provinsi Sulsel Risfayanti Muin, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Andi Mirna. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu