jpnn.com - JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 Apresiasi dan Komitmen Nyata Percepatan Penurunan Stunting, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/10).
Selain Bahtiar, tujuh bupati di Sulsel mendapat undangan khusus dari Wapres untuk penanganan stunting lebih lanjut dengan sasaran target stunting 14 persen di 2024.
BACA JUGA: Pj Gubernur Bahtiar dan Ribuan Warga Sulsel Mendoakan Keselamatan Bangsa
Bupati yang dipanggil, yakni Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Bupati Bone Andi Islamuddin, Bupati Sinjai Fahsul Falah, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Timur Budiman, Bupati Enrekang Muslimin Bando, dan Pj Bupati Bantaeng Andi Abubakar.
Wapres KH Ma’ruf Amin didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan dana insentif fiskal kepada Sulsel sebesar Rp5,69 miliar.
BACA JUGA: Kemendagri Evaluasi Kinerja Heru Budi, dari Program Kemiskinan Sampai Stunting
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar mengatakan, Sulsel mendapat apresiasi dari Pemerintah Pusat atas kinerja baik dalam percepatan penurunan stunting.
"Alhamdulillah, Pemprov Sulsel juga mendapatkan penghargaan dan mendapat insentif fiskal dan itu juga bersamaan beberapa kabupaten mendapatkan," kata Bahtiar.
BACA JUGA: Pj Gubernur Sulsel Bahtiar: Ada 3 Hal Instruksi Presiden Jokowi
Bahtiar yang saat ini masih menduduki jabatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri itu mengakui, penghargaan ini juga menjadi tantangan.
“Artinya, dengan adanya penghargaan harus bekerja lebih baik lagi,” ujarnya.
Dari target 14 persen di 2024, prevalensi stunting Sulsel berdasarkan SSGI 2022 sebesar 27,2 persen. Bahkan beberapa kabupaten masih di atas 30 persen.
Bahtiar menjelaskan, dua faktor besar yang mempengaruhi stunting, yaitu persoalan pangan, air bersih, serta sanitasi, sehingga saat menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar langsung bergerak cepat dalam penanganan stunting sebagai salah satu program prioritasnya yang juga merupakan program prioritas nasional.
Penanganan stunting harus dilakukan secara integral dan terpadu. Seluruh tingkatan pemerintahan, termasuk pelibatan masyarakat.
"Hal seperti ini yang harus kita lakukan lebih baik. Ini lebih integral dan terpadu. Aplikasi penanganan stunting yang kami bangun ini akan melibatkan potensi pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota bahkan dari pusat, bahkan relawan," kata Bahtiar.
Tidak kalah pentingnya, peranan dan dukungan legislatif, di mana DPRD memiliki pemahaman yang sama bahwa stunting adalah masalah mendasar sehingga perlu dukungan penganggaran.
"Masalah mendasar di negeri ini namanya stunting. Jangan sampai kita tidak fokus pada hal yang mendasar bagi masyarakat, saya kira itu," ucap Bahtiar.
Wapres Ma’ruf Amin, sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S) Pusat mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting balita Indonesia sebesar 21,6 persen pada 2022, turun disbanding 2018 yang mencapai 30,8 persen.
"Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri," tutur Wapres Ma’ruf Amin.
Lebih lanjut Wapres menyampaikan, pencapaian tersebut seyogyanya menjadi pemicu semangat agar target penurunan stunting dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan.
Di hadapan para kepala daerah, Wapres pun meminta untuk terus mengawal dan memastikan pelaksanaan program penurunan stunting menjadi prioritas.
"Saya minta kepada saudara-saudara pejabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah, untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan, sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas pada saat transisi pemerintahan," pesan Wapres Ma’ruf Amin. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu