jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Eva Sundari menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) berkali-kali merupakan hal positif. Namun, ia mengingatkan agar implementasi putusan MK itu diiringi dengan peningkatan akuntabilitas di internal Mahkamah Agung (MA).
"Ada syarat, yaitu bahwa MA secara kelembagaan juga harus akuntabel, sehingga tidak menghalangi rakyat punya akses terhadap keadilan, termasuk dengan tidak membebani biaya yang berat," kata Eva saat dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (6/3).
BACA JUGA: Fahri Tuding Marzuki Bikin DPR Tak Berwibawa Lagi
Oleh karenanya, sambung Eva, reformasi di tubuh MA tetap harus dilanjutkan. Utamanya terkait pembentukan integritas di kalangan hakim.
"Reformasi MA harus dilanjutkan terutama untuk membangun kultur integritas sehingga putusan-putusan di pengadilan sebelumnya membawa keadilan, sehingga tidak membebani MA dengan banding kasasi," paparnya.
BACA JUGA: Warga Kupang Deklarasikan Forum Dahlan Iskan
Lebih lanjut Eva menilai putusan MK yang membatalkan pembatasan PK di UU KUHAP tidak akan berpengaruh banyak terhadap sistem penegakan hukum di tanah air. Apalagi, sebelumnya MA pernah menerima pengajuan PK lebih dari sekali pada beberapa perkara.
“Karena faktanya MA sudah melaksanakan PK beberapa kali untuk beberapa kasus, meski ini melanggar norma yang menyatakan untuk kasus yang putusannya bebas murni tidak bisa PK," tandasnya. (dil/jpnn)
BACA JUGA: Terancam Defisit, RS Diminta Lebih Efisien
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPK Bantah Beri Tahu Status Anas Sebelum Jadi Tersangka
Redaktur : Tim Redaksi