jpnn.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berencana mengusulkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi Laboratorium Bencana di Indonesia.
Gagasan itu didasari catatan bahwa Jogja dengan sejarah panjang menghadapi berbagai bencana seperti gempa bumi, letusan Gunung Merapi, dan banjir lahar dingin, telah menjadi contoh ketahanan dan mitigasi bencana yang patut dikembangkan secara nasional.
BACA JUGA: Abraham Sridjaja Minta Penembakan 3 Polisi Diusut Tuntas, Jaga Soliditas TNI-Polri
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB KH Maman Imanulhaq mengaku sedang melakukan kajian mendalam soal DIY yang bakal diusulkan sebagai salah satu daerah laboratorium bencana.
Kiai Maman menilai DIY memiliki infrastruktur riset yang memadai, komunitas akademik yang kuat, serta masyarakat yang memiliki kearifan lokal dalam menghadapi bencana.
BACA JUGA: RUU TNI Disetujui DPR, Ini Isi Pasal 3, 7, 47, dan 53
Dengan menjadikan Jogja sebagai Laboratorium Bencana, diharapkan akan lahir kebijakan berbasis penelitian yang lebih efektif dalam penanggulangan dan mitigasi bencana, baik di tingkat regional maupun nasional.
"Mitigasi bencana tidak hanya soal infrastruktur dan teknologi, tetapi juga membangun kesadaran dan kesiapsiagaan berbasis kearifan lokal serta gotong royong masyarakat," kata Kiai Maman Imanulhaq di Yogyakarta, Jumat (21/3), dikutip dari siaran pers.
BACA JUGA: Saksi Bilang Polisi Terima Setoran Sabung Ayam Way Kanan
Menurut Kiai Maman, DIY merupakan daerah dengan pengalaman panjang dalam menghadapi bencana, sehingga dapat menjadi pusat riset dan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia.
PKB juga mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun pusat data bencana yang lebih akurat serta meningkatkan edukasi kebencanaan bagi masyarakat luas.
"Kami ingin membangun sistem yang lebih baik dalam mitigasi bencana, termasuk dengan melibatkan pesantren dan tokoh agama untuk memberikan edukasi kebencanaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Dengan demikian, konsep ini bukan hanya sebagai respons terhadap kondisi geografis Indonesia," tuturnya.
Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB itu juga mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih dilibatkan dalam proses perizinan bangunan di wilayah rawan bencana.
Dengan demikian, setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko, termasuk desain bangunan yang tahan gempa dan sistem drainase yang lebih baik untuk mencegah banjir.
"Peran BNPB dalam perizinan bangunan di wilayah rawan bencana sangat penting agar setiap konstruksi memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Kita tidak boleh hanya berpikir tentang pembangunan fisik, tetapi juga harus memastikan keselamatan masyarakat dalam jangka panjang," ujar Kiai Maman.(fat/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam