JAKARTA - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nur Yasin mengatakan, pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi justru menimbulkan banyak masalah. Bahkan masyarakat sampai kehilangan nyawa.
"Seperti yang terjadi di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jatim, Minggu (7/7) kemarin yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia akibat berdesakan," ujar Nur Yasin di Jakarta, Selasa (9/7).
Selain itu, lanjut Nur Yasin, masih banyak BLSM yang jatuh kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang yang sudah meninggal kata dia, juga masih terdaftar sebagai penerima BLSM.
Ditambahkannya, kasus lainnya adalah adanya pemotongan dana BLSM sebesarRp 20.000. "Dengan alasan untuk dibagi kepada mereka yang belum dapat," ucap anggota Komisi VII DPR itu.
Supaya masalah itu tidak terjadi lagi, Nur Yasin mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) harus mengevaluasi metode dan cara pelaksanaan pencacahan data di lapangan. Pada saat melakukannya, BPS harus melibatkan kepala desa dan ketua RT/RW. "Karena merekalah yang lebih mengetahui warga setempat," kata dia.
Pemerintah menurut Nur Yasin, juga harus mempertegas kriteria orang miskin di lapangan. "Sebaiknya kriteria miskin tidak berlaku secara nasional," ujarnya.
Dia meminta kepala daerah khususnya di daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang, untuk menunda pembagian BLSM hingga menunggu akurasi data penerima. "Hal ini sesuai dengan aspirasi Fraksi PKB di DPRD Jember," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Seperti yang terjadi di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jatim, Minggu (7/7) kemarin yang mengakibatkan satu warga meninggal dunia akibat berdesakan," ujar Nur Yasin di Jakarta, Selasa (9/7).
Selain itu, lanjut Nur Yasin, masih banyak BLSM yang jatuh kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Orang yang sudah meninggal kata dia, juga masih terdaftar sebagai penerima BLSM.
Ditambahkannya, kasus lainnya adalah adanya pemotongan dana BLSM sebesarRp 20.000. "Dengan alasan untuk dibagi kepada mereka yang belum dapat," ucap anggota Komisi VII DPR itu.
Supaya masalah itu tidak terjadi lagi, Nur Yasin mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) harus mengevaluasi metode dan cara pelaksanaan pencacahan data di lapangan. Pada saat melakukannya, BPS harus melibatkan kepala desa dan ketua RT/RW. "Karena merekalah yang lebih mengetahui warga setempat," kata dia.
Pemerintah menurut Nur Yasin, juga harus mempertegas kriteria orang miskin di lapangan. "Sebaiknya kriteria miskin tidak berlaku secara nasional," ujarnya.
Dia meminta kepala daerah khususnya di daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang, untuk menunda pembagian BLSM hingga menunggu akurasi data penerima. "Hal ini sesuai dengan aspirasi Fraksi PKB di DPRD Jember," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Keppres Miras Batal, Pemda Diminta Bersikap
Redaktur : Tim Redaksi