jpnn.com - JAKARTA - Hingga saat ini, sumber daya energi baru dan terbarukan di Tanah Air masih belum bisa dimanfaatkan secara signifikan. Banyak yang berharap, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), memiliki kebijakan yang tepat menggunakan sumber tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKB di DPR RI Marwan Jafar dalam acara diskusi publik ’Reformulasi Tata Kelola Energi dan Mekanisme Subsidi Energi Berkeadilan’, bersama anggota Dewan Energi Nasional Dr Tumiran M.Eng, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Ir Rida Muljana Msc, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institut Pri Agung Rahmanto.
BACA JUGA: Mabes Polri-Polda Kalbar Koordinasi Garap Idha dan Harahap
"Indonesia ini sangat kaya energi baru dan terbarukan, jumlahnya sangat luar biasa. Makanya kami optimis prospek kedepannya nanti adalah energi baru dan terbarukan ini harus menjadi prioritas. Berbagai terobosan baru harus dilakukan dan mari kita kerjakan bersama-sama," tegas Marwan di ruang Fraksi PKB, Selasa (9/9).
Apalagi, lanjut Marwan, pemerintahan mendatang diprediksi akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sehingga dengan mengoptimalkan penggunaan energi baru dan terbarukan yang ada di negara ini, bisa mengurangi ketergantungan masyarakat dengan energi BBM itu sendiri.
BACA JUGA: Digarap Bareskrim, Idha-Harahap Diduga Selewengkan Wewenang
"Mau tidak mau subsidi BBM itu akan dikurangi. Ini problem kita semua. Makanya dengan mengoptimalkan energi baru dan terbarukan, diharapkan bisa menjadi solusi dari problem BBM ini, asalkan negara dikelola dengan lebih baik,” ungkap Marwan.
Ia menyontohkan tata kelola negara yang tidak maksimal selama ini, misalnya berbagai aksi kejahatan penyelundupan, penimbunan, serta pencurian BBM yang hingga saat ini masih terus saja terjadi di negara ini.
BACA JUGA: Kapolri Pecat Oknum Polisi Pemeras TKI
"Mafia energi harus kita selesaikan. Sebab energi merupakan faktor penting untuk menghitung ruang fiskal pada APBN,” imbuh Marwan.
Sementara Rida Muljana mengakui, kalau pemanfaatan energi terbarukan hingga saat ini belum maksimal. Hal itu dikarenakan belum maksimalnya dukungan semua pihak terhadap eksplorasi sumber energi yang sangat banyak di negara ini.
"Saat ini perlu insentif bagi eksplorasi dan eksploitasi energi baru dan terbarukan di negara ini,” ujar Rida.
Namun Rida menyayangkan, penggunaan energi yang berasal dari fosil dan tak pernah bisa diperbaharui itu, masih saja didukung penuh dari pemerintah dalam bentuk subsidi BBM.
Kalau saja subsidi itu diberikan pula kepada penggunaan energi baru terbarukan, tentunya lanjut Rida, hal tersebut akan mendapat dukungan dari berbagai pihak.
"Energi yang berasal dari fosil hingga saat ini masih disubsidi pemerintah. Ini artinya pemerintah perlu memberikan insentif untuk penggalakan energi baru dan terbarukan ini," jelas Rida.
Ia pun berharap, negara mau menggunakan energi baru dan terbarukan dalam jumlah lebih banyak lagi. Sebab, hingga saat ini penggunaan energi fosil masih lebih besar dibanding yang bersifat alternatif.
”Selama ini yang digunakan masih saja berbasis energi tidak terbarukan (BBM) yang penggunaannya mencapai 56 persen dari seluruh energi yang digunakan. Jadi pertanyaan utamanya itu kedepannya kita harus berbuat apa?" tandas Rida.
Meski demikian, Rida mengklaim apa yang telah dilakukan pihaknya hingga saat ini sudah pada jalan tepat. Hanya saja dibutuhkan keseriusan lebih kuat kedepannya, agar penggunaan energi baru dan terbarukan bisa lebih eksis di Tanah Air ini.
"Saat ini sudah mengarah ke sana, sudah on the track. Itulah yang satu-satunya yang harus dilakukan," imbuhnya.
Hal penting lainnya, menurut Rida, adalah faktor politik. Sebab, berbagai kebijakan di negara ini masih diputuskan melalui jalur politik. Ia menegaskan kalau energi itu sangat terkait dengan geo politik.
Diuraikannya, di satu sisi sumber energi yang dari hari ke hari semakin berkurang. Sementara di sisi lain pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang kisarannya antara 5 persen sampai 6 persen per tahun, berakibat tuntutan adanya penambahan penyediaan energi.
Sedangkan penduduk yang membutuhkan energi setiap tahunnya 3 juta jiwa dan akan terus bertambah. Karena itu, menurut Rida, pemanfaatan energi terbarukan harus terus digenjot.
"Ironisnya sampai detik ini BBM masih saja dijadikan komoditas politik. Karena itu, pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan harus diprioritaskan. Ini semua sedang kami garap. Intinya UU No.30 tahun 2007 yang menyebutkan energi terbarukan wajib dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, meski faktanya belum bisa berjalan,” pungkas Rida. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Panselnas CPNS Urung Batasi Pendaftaran via Internet
Redaktur : Tim Redaksi