Persoalan klasik tersebut yang membuat anggota Komisi V dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Ja’far, angkat bicara.
Dia mengakui sudah tak terhitung program pemerintah yang dikucurkan ke desa. Umumnya program yang digulirkan mengarah pada pemberian bantuan fisik kepada masyarakat. Namun, ketika program berakhir, maka berakhir pula fungsi dari bantuan itu.
“Kalau melihat fakta itu, maka mindset dan program pemerintah perlu ditata dan tinjau lagi, sebab pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya proyek infrastruktur desa dan pemberdayaan desa,” ujarnya.
Marwan sepakat membangun Indonesia ke depan satu di antaranya harus berbasis infrastruktur desa dan pemberdayaan desa, mengingat masyarakat kita lebih banyak yang hidup di desa dibanding di kota,” tandas Marwan.
Anggota DPR RI dari Dapil III Jawa Tengah yang meliputi Blora, Pati, Grobogan, dan Rembang juga menuturkan, minimnya proses pembangunan jalan, akses penyediaan listrik, jembatan desa, irigasi desa, sarana air bersih, saluran air minum, pasar desa, sanitasi, dan titian perahu, merupakan persoalan yang hampir bisa ditemui disetiap pedesaan.
Ironisnya, buruknya kondisi infrastruktur desa diperparah dengan tiadanya pemberdayaan desa. Alhasil, kehidupan di desa berjalan sangat lambat. Karena itu dirinya menegaskan, struktur desa dan pemberdayaan desa harus berjalan secara berbarengan dan seirama demi terciptanya perekonomian masyarakat desa yang sejahtera. Infrastruktur desa diarahkan untuk membangkitkan dan menggerakan roda ekonomi dan kehidupan masyarakat. (dms)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BI Kaji Perlindungan Nasabah Rp 500 Juta
Redaktur : Tim Redaksi