jpnn.com, JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi menilai, porsi menteri dari partai politik pendukung pasangan presiden-wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, sebaiknya disesuaikan dengan hasil Pemilih Legislatif 2019.
"PDIP layak mendapat porsi yang lebih banyak karena suara PDIP hampir 100 persen memilih Jokowi-Ma'ruf Amin," ujar Ari kepada JPNN, Rabu (10/7).
BACA JUGA: Jokowi Sepertinya Sudah Menutup Pintu untuk Fadli, Fahri dan Sandi
Sebaliknya, suara Partai Golkar di pileg kemarin, ucap pembimbing disertasi di pasca sarjana Universitas Padjajaran ini, tidak linear dengan suara Golkar untuk Jokowi-Amin.
"Tentunya (Golkar) harus terima dengan jatah menteri minimal dari Jokowi," ucapnya.
BACA JUGA: PAN Berpotensi Dapat Jatah Menteri dan Wantimpres dari Jokowi
BACA JUGA: Tolong Pak Jokowi Pisahkan Jatah Menteri PKB dan NU
Ari menilai, di Pilpres 2019 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) jauh lebih berkeringat daripada Golkar. Karena itu, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar tersebut layak mendapat jatah menteri yang lebih banyak dari partai berlambang pohon beringin tersebut.
BACA JUGA: Ujang: Demokrat Diterima, AHY jadi Menteri, Internal Partai Makin Bergolak
"Jatah menteri dari PKB memang layak ditambah dari tiga menjadi empat misalnya. Tentu Jokowi sebaiknya tidak meluluskan keinginan PKB yang ingin mengambil sepuluh posisi jabatan menteri, mengingat kabinet mendatang harus diisi oleh sosok-sosok yang kapabel," ucapnya.
Ari lebih lanjut mengatakan, referensi dari parpol tetap diperlukan bagi Jokowi untuk menyaring para calon menteri yang akan mendampinginya di pemerintahan mendatang. Tetapi yang penting, nama-nama terpilih harus sesuai dengan kriteria Jokowi, sebab penunjukan menteri sepenuhnya hak preogratif presiden
"Untuk PKPI, Perindo, Hanura dan PSI, saya pikir harus legawa tidak mengirim kandidat nama ke RI-1," pungkas Ari. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yenny Wahid Tak Mau Ada Kesan NU Minta-minta Kursi Menteri ke Jokowi
Redaktur & Reporter : Ken Girsang