jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Keuangan dan Perbankan Fatchan Subhi meminta pemerintah menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Permintaan tersebut sebagai langkah antisipasi dari prediksi Bank Dunia mengenai perlambatan ekonomi di kawasan negara-negara Asia Timur dan Pasifik sepanjang tahun 2020-2021.
“Bank Dunia telah memberikan warning adanya pelambatan ekonomi akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kondisi ini harus disikapi secara serius oleh pemerintah sehingga meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air,” ujar Fatchan Subhi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
BACA JUGA: Respons Bappenas Soal Ancaman Resesi Ekonomi Bagi Indonesia
Sebelumnya, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Victoria Kwakwa memaparkan studi Bank Dunia atas prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Pasifik sebagai dampak perang dagang Amerika Serikat-China.
Dalam laporan itu disebutkan jika rata-rata pertumbuhan ekonomi di 2018 mencapai 6,3 persen, maka di tahun ini diperkirakan hanya berkisar 5,8 persen. Kondisi pelemahan akan terus terjadi di tahun 2020 hingga 2021 di mana pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik hanya berkisar 5,7 persen dan 5,6 persen.
BACA JUGA: PKB tak Keberatan Gerindra-Demokrat Gabung ke Jokowi, Tetapi Ada Syaratnya
Fatchan mengatakan analisis Bank Dunia tersebut harus menjadi perhatian bersama bagi para pengambil kebijakan khususnya di bidang ekonomi. Antisipasi dini, baik dalam upaya menjaga daya beli masyarakat dalam jangka pendek maupun menyiapkan kebijakan dalam fiskal dan moneter untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang harus segera dilakukan.
“Ancaman resesi ekonomi sudah di depan mata, namun sejauh ini belum ada langkah nyata yang diambil pemerintah untuk mengantisipasi kondisi tersebut,” katanya.
Politikus asal Jawa Tengah ini mengungkapkan Laporan Forum Ekonomi Dunia juga menyebutkan jika peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan. Sebelumnya daya saing Indonesia berada di peringkat 45, namun saat ini turun lima poin di peringkat 50.
“Meskipun posisi tersebut masih lebih baik dibandingkan Filipina (64), Vietnam (67), India (68), dan Laos (113), namun kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena bersamaan dengan pelambatan ekonomi akibat perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok,” katanya.
Dia menekankan, iktikad Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan deregulasi dalam mempermudah izin investasi harus segera dieksekusi oleh pejabat kementerian/lembaga (K/L).
Menurutnya, perubahan regulasi yang familiar dengan investasi, akan memperbesar potensi gerak ekonomi.
“Upaya meningkakan iklim perdagangan dan investasi harus dilakukan dengan berbagai kebijakan termasuk upaya melakukan deregulasi, sebab dengan terjaganya iklim perdagangan dan investasi maka produkstivitas akan tetap terjaga sehingga ekonomi tetap tumbuh,” katanya.
Fatchan juga meminta agar pemerintah mengeluarkan kebijakan khusus terkait Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
Menurutnya, dalam berbagai periode krisis ekonomi di tanah air, terbukti UKM menjadi salah satu pilar yang tetap menjaga produktivitas ekonomi di akar rumput terus tumbuh.
“Selain itu pemerintah juga harus mengantisipasi dengan menyiapkan sabuk pengaman bagi mereka yang menjadi kelompok rentan yakni warga kita dengan kategori miskin dan sangat miskin. Mereka kalah kelompok yang bakal merasakan dampak langsung jika resesi ekonomi benar terjadi,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich