"DPR tak pernah menyuruh BBM naik. Walau itu cara realistis, gampang, cepat, resiko kecil. Tapi biarkan saja dulu pemerintah berpikir. Kenaikan BBM pemerintah malu-malu. Itu jangka pendek yang bisa dilakukan," kata Nuryasin di Jakarta, Selasa (31/1).
Dikatakan, PKB tanpa ditekan pun akan memilih kenaikan harga BBM, namun dengan beberapa catatan. "Kami setuju naik Rp500 hingga Rp1000 perliter. Tapi kami minta road map pembangunan infrastruktur di pertamax. Jangan nantinya impor malah menguntungkan asing. Jelaskan bagaimana pengadaan pertamax, kapan kita bisa mencukupi tidak hanya beli. Kapan gas bisa dipakai mobil, darimana gasnya," tambahnya.
Dijelaskan, bahwa persoalan utama BBM adalah pemberian subsidi yang salah sasaran. Nuryasin mengaku sudah melakukan penelitian di dapilnya, baik melalui data primer maupun skunder. "54 persen angkutan umum itu pendapatan menengah. Tapi, satu dapil yang makai mobil hanya tujuh persen. Artinya dari 54 persen, itu hanya 7 persen saja di Indonesia yang menggunakan subsidi. Itu salah sasaran," katanya.
Nuryasin meminta pemerintah membenahi subsidi agar penggunaannya menjadi benar dan tepat sasaran, yaitu dengan cara mengontrol atau mengurangi. "Kurangi, caranya alihkan kendaraan pribadi ke Pertamax. Tapi apakah pemerintah sudah siap? Kesimpulan kami PKB, pemerintah tidak siap. Pemerintah tidak akan siap, kalau tidak dipaksa untuk siap," tambahnya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Inalum Tak Bayar Annual Fee Dua Tahun
Redaktur : Tim Redaksi