”Wujud perhatian serius dan maksimal itu dengan mengalokasikan anggaran khusus yang dapat digunakan untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan merealisasikan berbagai program yang bisa menyejahterakan nelayan dan warga di pesisir itu,” kata Ketua DPP PKB Marwan Ja’far di Gedung DPR, Selasa (27/11).
Marwan mengatakan Indonesia adalah negara maritim yang luas lautnya mencapai 70 persen wilayah negara atau 200 juta kilometer persegi. Sedangkan potensi ekonomi laut Indonesia sekitar USD 1,2 triliun per tahun, atau 10 kali APBN negara pada 2012. Data kependudukan 2010 lalu, penduduk Indonesia sebanyak 237 juta dan diperkirakan pada 2020 mencapai 255 juta.
Sesuai data tahun 2006 di Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat ada 8.090 desa di pesisir dengan16 juta warga mendiami 8.090 warganya. Dari 16 juta penduduk itu, 4 juta jiwa berprofesi nelayan, 2,6 juta berprofesi pembudidaya ikan, sisanya 9,7 juta berprofesi macam-macam, di antaranya pedagang ikan.
”Nah, dari 16 juta jiwa itu, sebanyak 5,2 juta jiwa tergolong miskin. Padahal di luar 8.090 desa itu setidaknya ada 50 juta lebih penduduk yang tinggal di kawasan bibir pantai,” beber Ketua Fraksi PKB di DPR ini.
Kemudian sesuai data 2010 di Kemeneterian Kelautan dan Perikanan jumlah desa bertambah 2.550 desa, dari 8.090 desa menjadi 10.640 desa. Namun seiring naiknya jumlah desa naik pula jumlah warga miskin dari 5,2 juta jiwa menjadi 7,8 juta jiwa. ”Bayangkan, dalam empat tahun jumlah warga miskin bertambah 2,6 juta jiwa. Bagaimana peran pemerintah pusat dan daerah menanggulangi kemiskinan ini" sementara potensi kekayaan laut kita setiap tahunnya USD 1,2 triliun,” papar Marwan.
Dia menilai, dari data-data itu terbukti kalau melimpahnya sumber daya alam (laut dan pesisir) belum mampu membuat sejahtera rakyatnya. ”Ini membuktikan sumber daya alam yang ada belum dapat dikelola dengan baik dan maksimal. Penyebabnya, lemahnya sumber daya manusia, minimnya infrastruktur penunjang, dan belum maksimalnya perhatian pemerintah, baik pusat maupun daerah,” urai Marwan lagi. (ind)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 18 Parpol Minta Tambahan Waktu Verifikasi Faktual
Redaktur : Tim Redaksi