Hal ini sebenarnya bisa dimaklumi oleh kalangan politisi Senayan. Namun, diingatkan jangan sampai SP3 kasus Sisminbakum ini berbau politik transaksional pascapertemuan Yusril dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Bogor, Jawa Barat.
"Saya menghormati SP3 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Memang ini tidak populis karena menghentikan dugaan korupsi yang cukup besar," kata Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsy, Minggu (3/6).
Namun, kata dia, bila memang tidak cukup bukti, tidaklah harus untuk dipaksakan masuk ke pengadilan. "Kalau dalam adagium hukum disebut "membebaskan 100 orang bersalah lebih baik dari pada menghukum satu orang tak bersalah". Namun hal ini harus dimaknai sebatas dalam aspek kehati-hatian, untuk menghindari adanya peradilan sesat," katanya.
Politisi PKS itu berharap keluarnya SP3 untuk kasus Sisminbakum bukan karena sebuah politik transaksional, bukan pula lantaran ada tekanan.
"Sebagaimana publik tahu bahwa di depan Presiden, Pak Yusril bilang akan memberikan waktu selama dua pekan untuk memperjelas statusnya dalam kasus Sisminbankum," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
"Kita semua tahu bahwa sebelumnya Kejaksaan sudah tiga kali di-KO pak Yusril dalam persidangan. Lihat saja soal posisi Hendarman Supanji sebagai Jaksa Agung telah kalah di MK. Untuk kedua kalinya kejaksaan kembali dikalahkan Pak Yusril soal dasar hukum pelarangannya ke luar negeri, MK kembali mengabulkan permohonan beliau. Dan yang ketiga pada saat uji materi tentang pemanggilan saksi a de charge yang itu menjadi kewajiban Jaksa Agung," ujarnya lagi.
Oleh karenanya, Aboebakar mengingatkan, jangan sampai publik membaca bahwa SP3 ini keluar setelah adanya pertemuaan antara Presiden dengan Yusril. "Ini tidak
baik untuk preseden penegakan hukum di Indonesia," tuntasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wajib Cukupi Fasilitas Dokter di Kawasan Terpencil
Redaktur : Tim Redaksi