JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa mempersilahkan partai-partai anggota Sekretariat Gabungn (Setgab) koalisi termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), untuk keluar jika memang sudah tidak sepaham dengan garis kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski demikian, Demokrat tak akan memaksa partai yang tak sejalan lagi untuk keluar dari Setgab.
"Itukan soal pemahaman, code of conduct-nya seperti itu. Kita mematuhi peraturan yang berlaku, itu otomatis saja (keluar dari koalisi-red)," papar Saan saat ditemui di gedung DPR RI, Sabtu (15/6).
Saan pun menolak anggapan bahwa partainya berbuat zalim terhadap PKS yang ngotot menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Justru menurut Saan, PKS telah berbuat zalim. "Nggak ada istilah terzalimi, justru PKS yang menzalimi koalisi," tegas Saan.
Di samping itu, Saan juga tidak setuju bila Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dikaitkan dengan masalah politis. Menurutnya BLSM diberikan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tak perlu dikaitkan dengan rangkaian politik.
"Ya karena (BLSM) untuk kepentingan rakyat. Bantuan sosial itu kan dari pemerintah, jangan dipahami bansos dalam rangka politik. Ini kan membantu memproteksi, masyarakat kita yang akan terkena dampak langsung kenaikan bahan bakar minyak," pungkas anggota Komisi III DPR ini. (chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rusli Zainal Ditahan, Golkar Siapkan Pembelaan
Redaktur : Tim Redaksi