jpnn.com - PADANG - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukan karena alasan rasialis, tetapi PKS menginginkan Jakarta dipimpin oleh orang yang lebih baik. Kriterianya jujur, tegas, santun, dan humanis.
“Kami dengan beberapa parpol tengah menjajagi sejumlah nama guna mencari calon pemimpin yang lebih baik,” kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di sela-sela acara sosialisasi empat pilar MPR RI di Padang, Sumatera Barat, Sabtu (13/8).
BACA JUGA: Inilah Tiga Jago Partai Golkar yang Moncer di Survei
Menurut Hidayat, masih banyak kandidat gubernur yang lebih baik dibanding Ahok, yang bisa bekeja dalam tim. Tidak one man show atau ingin menonjolkan diri sendiri. Dan, yang juga tidak kalah penting adalah soal konsistensi.
Terkait dengan soal konsistensi, Hidayat memandang Ahok bukan orangnya. Ia mencontohkan sikap Gubernur DKI Jakarta itu yang menolak cuti selama masa kampanye Pilgub Jakarta 2017 mendatang. Padahal dalam Pilgub tahun 2012 lalu, dia yang lantang meminta agar Fauzi Bowo mundur untuk menjaga netralitas birokrasi.
BACA JUGA: PAN Masih Cari Teman Koalisi
“Lha sekarang kok malah dia yang menolak. Padahal cuma cuti kampanye bukan mundur,” terang Hidayat seperti siaran pers Humas Fraksi PKS DPR.
Menurut Hidayat, penolakan Ahok untuk cuti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sama saja tidak menghargai partai-partai yang akan mengusungnya yakni Golkar, Hanura, dan Nasdem. Pasalnya, karena partai-partai tersebut ikut membahas dan menyetujui UU itu.
BACA JUGA: Pengamat: Ahok Panik!
“Bahkan itu tidak menghargai Presiden RI, karena UU tersebut disetujui dan ditandatangani presiden. Padahal Presiden RI Pak Jokowi kan teman Ahok juga," imbuh Hidayat.
Menurut Hidayat, jika Ahok tetap ngotot tidak mau cuti itu hanya akan menimbulkan persepsi public dia akan menggunakan birokrasi untuk kepentingannya.
Jika alasan Ahok tidak mau cuti karena menjaga APBD, hal itu justru menunjukkan dia tidak mampu membangun sistem, dan cenderung one man show. Kalau sistem sudah terbangun maka secara otomatis program-program tetap bisa berjalan dengan baik karena ada sistem yang bekerja.
"Tugas-tugas gubernur kan bisa didelegasikan kepada Wagub atau Sekda,” imbuh Hidayat.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jaklover Inginkan Konsistensi Bu Mega di Pilkada DKI
Redaktur : Tim Redaksi