"Gelar tersebut datang dengan sendirinya seiring kealiman seseorang berdasarkan pengakuan masyarakat dan bukan gelar yang diberikan pemerintah," kata Indra, Senin (10/9).
Dia heran, bagaimana mungkin para ulama harus disertifikasi terlebih dahulu agar bisa ceramah dan mengisi pengajian. Menurut dia, bentuk-bentuk pengontrolan, pembatasan dakwah atau ceramah para ulama dalam bingkai sertifikasi merupakan sebuah konsep dan tindakan dari pemerintah yang otoriterian. "Yang artinya kita akan kembali seperti zaman orde otoriter," ujarnya.
Selain itu, lanjut dia, usulan sertifikasi ulama ini merupakan upaya “mengkriminalisasi-kan” pemikiran-pemikiran seseorang yang bersebrangan dengan kepentingan status quo, terutama pemikiran yang mengusung Islam.
Lain halnya apabila pemerintah ingin "menciptakan ulama-ulama stempel" yang ceramah dan fatwa-fatwa hanya untuk mendukung atau membenarkan secara membabi-buta kebijakan pemerintah.
"Jadi tak tepat apabila pemerintah menentukan seseorang pantas atau tidak, berhak atau tidak berhak menyandang gelar ulama melalui sertifikasi," katanya.
Dia menilai, ide sertifikasi yang dilontarkan salah seorang pejabat Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), merupakan lontaran yang "ngaco" dan tidak berdasar.
"Ini semacam kekalutan BNPT ketika menghadapi fenomena teror. Dan logika sertifikasi secara eksplisit sebenarnya upaya menyudutkan Islam, seolah-olah siar Islam yang disampaikan para ulama mrpkn sumber munculnya teorisme," kata dia.
Indra menegaskan, kelihatannya BNPT dinilai belum menemukan resep yang efektif untuk mencegah terorisme, sehingga terkadang langkah dan statemennya patut diduga ngawur yang berpotensi melahikan resistensi dari masyarakat luas yang sudah mulai sadar dengan "drama terorisme" yang terjadi selama ini. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tamsil Sebut Kode DPID Bukan Jatah
Redaktur : Tim Redaksi