JAKARTA - Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak lagi menjadi bagian dari partai anggota koalisi belum disampaikan secara langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua sekretariat gabungan (Setgab). Meski begitu, formasi koalisi yang baru tengah disiapkan untuk mendukung jalannya pemerintahan.
"Perhatian utama Presiden SBY saat ini adalah menyusun kembali formasi koalisi yang lebih rapi dan dapat diandalkan," tutur Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, Rabu (4/4).
Menurut Daniel, saat ini merupakan waktu yang krusial bagi presiden untuk memastikan koalisi yang efektif, baik di parlemen maupun di kabinet. "Presiden SBY berpandangan bahwa koalisi yang rapuh hanya akan menimbulkan masalah bagi jalannya pemerintahan," kata peraih gelar doktor di Flinders University, Australia, itu.
Kondisi selama dua tahun terakhir, lanjut dia, dinilai banyak merepotkan. Nah, saat ini merupakan waktu untuk meluruskannya. "Ini saatnya pula bagi Presiden SBY memimpin koalisi yang walau sedikit lebih ramping, lebih mampu mengawal kebijakan pemerintahan SBY-Boediono," urai Daniel.
Sebelumnya, Setgab yang merupakan gabungan partai-partai koalisi minus PKS melakukan pertemuan di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Selasa malam (3/4). Setelah pertemuan, Sekretaris Setgab Syarif Hasan mengungkapkan, peserta rapat sepakat bahwa sikap PKS merupakan bentuk pelanggaran kontrak koalisi. Yakni, ketika memilih opsi menolak kenaikan harga BBM dalam sidang paripurna DPR akhir pekan lalu.
Meski menolak disebut PKS dikeluarkan dari koalisi, Syarif mengatakan bahwa jumlah parpol koalisi tinggal lima. "Jumlah anggota koalisi sekarang ini ada lima, soalnya yang masih bersama-sama," katanya.
Ditemui sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Menko Kesra Agung Laksono yang juga wakil ketua umum Partai Golkar menolak disebut adanya desakan dari parpol koalisi agar PKS mendapatkan sanksi. "Nggak ada. Kita nggak ngurusin partai lain. Nggak etis. Itu urusan antara presiden dan partai masing-masing," kata Agung.
Dia juga menampik ada yang mengincar kursi menteri yang saat ini diisi menteri dari PKS. Hal itu, lanjut dia, tidak etis karena seolah-olah hendak mengambil kursi orang lain. "Biar kita tunggu perkembangannya," kata mantan ketua DPR tersebut.
Anggota Majelis Syura PKS Jazuli Juwaini menyatakan bahwa pihaknya siap berada di posisi mana pun. Sejak awal, kata Jazuli, PKS tidak pernah menantang-nantang siapa pun. "Sikap ini murni untuk menyampaikan suara yang deras dan kuat. Sebagai koalisi, kami juga bertanggung jawab menawarkan solusi-solusi," kata Jazuli di gedung parlemen.
Sikap PKS yang berbeda, kata Jazuli, bukan berarti berani menentang. Berani dalam posisi PKS adalah bersikap tenang. Ketika diambil keputusan apa pun, PKS juga tetap tenang. "PKS tidak menyesali, tidak meratapi, dan tidak bersedih," kata dia.
Jazuli juga tidak sependapat dengan anggapan bahwa PKS plinplan dalam mengambil keputusan. PKS sebelumnya dinilai telah bersepakat mendukung keputusan koalisi untuk mendukung pasal 7 ayat 6A terkait dukungan opsi kenaikan harga BBM. "Plinplan itu kalau sekarang menolak besok gak nolak," ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Jazuli menambahkan, PKS juga tetap tenang sambil menunggu keputusan yang diambil SBY. PKS, lanjut Jazuli, tidak akan menantang SBY untuk mengeluarkan PKS dari koalisi. "Kami tetap tenang, apa yang diambil SBY ya tetap kami terima. Kami hanya bisa mengatakan kalau SBY masih diam, kenapa yang lain pada repot?" tegasnya.
Jawaban yang diberikan PKS, jelas Jazuli, baru akan disampaikan setelah SBY menyampaikan sikap atas rencana tersebut. "Langkah (PKS) itu sudah dibuat, tapi saya tidak wajib menjelaskan kepada kalian sebelum sikap itu diambil," tegasnya.
Terkait sikap PKS tersebut, anggota dewan pembina Partai Demokrat Hayono Isman menyatakan, PKS sesungguhnya tidak perlu menunggu dikeluarkan. Menurut dia, partai pemilik kursi terbesar keempat di parlemen itu seharusnya secara sadar keluar dari koalisi. "Mestinya secara sadar dan kesatria menyatakan sendiri keluar," kata Hayono.
Sebab, menurut dia, beberapa sikap dan keputusan PKS yang berseberangan dengan koalisi selama ini tidak bisa ditutup sebelah mata. "Tapi, menurut saya, kali ini sudah cukup sehingga kita serahkan kepada SBY keputusan yang baik untuk membangun soliditas koalisi di parlemen," imbuhnya. (fal/bay/dyn/c6/agm)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketum dan Sekjen PDS Palsu akan Dipolisikan
Redaktur : Tim Redaksi