PKS Mengajak Golkar Perjuangkan Pajak Motor Gratis untuk Meringankan Beban Masyarakat

Kamis, 29 April 2021 – 20:46 WIB
Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy, Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini bersilaturahmi dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Foto: Istimewa.

jpnn.com, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus melanjutkan Silaturahmi Kebangsaan. Hari ini, PKS bersilaturahmi dengan Partai Golkar.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengatakana ada sejumlah agenda dalam Silaturahmi Kebangsaan antara PKS dan Partai Golkar

BACA JUGA: Habib Aboe: Sama-sama Lahir dari Rahim Umat, PKS dan PKB Banyak Titik Temu

Menurutnya, kunjungan PKS ke Partai Golkar adalah untuk memperkenalkan kepengurusan baru PKS masa bakti 2020-2025 dan mengukuhkan silaturahmi ntara kedua partai politik.

"Selain itu, juga dalam rangka memperkenalkan lambang PKS yang sudah diremajakan dengan penambahan warna orange yang tampak lebih fresh, friendly, dan inklusif," kata Habib Aboe, Kamis (29/4).

BACA JUGA: PKS Gencar Sowan Ke Partai Lain, Sekjen PKS Bilang Begini

PKS meyakini bahwa Silaturahmi  Kebangsaan yang dilakukan antarpimpinan partai politik di Indonesia akan membawa kebaikan bagi pembangunan demokrasi dan politik di tanah air.

Pada kesempatan silaturahmi tersebut kedua partai bertukar pikiran dan membahas berbagai persoalan serta mencari solusi bagi kebaikan bangsa.

BACA JUGA: Golkar Anggap Perempuan Pilar Utama Pembangunan Sosial Ekonomi

PKS menyampaikan pokok pikiran mengenai dampak serius pandemi Covid-19 bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya mereka para pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat miskin.

"PKS berpendapat inilah momentumnya bagi negara agar meringankan beban rakyat," kata ketua Mahkamah Kehormatan DPR RI itu.

PKS mengusulkan memberikan keringanan pajak bagi masyarakat menengah-bawah yang merupakan kelompok yang paling besar terdampak ekonomi, khususnya bagi pekerja, buruh, dan karyawan.

Insentif pajak yang diusulkan oleh PKS ini berupa pembebasan pajak STNK roda dua dan pembebasan pajak penghasilan (PPh) untuk masyarakat berpenghasilan kurang dari Rp 8 juta per bulan.

"Kedua insentif pajak ini sangat tepat sasaran karena menarget kelompok masyarakat berpenghasilan menengah kebawah yang menopang konsumsi masyarakat," kata anggota Komisi III DPR RI itu. (boy/jpnn)

Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler