“PKS memandang TVRI perlu penguatan karena selama ini alokasi APBN bagi TVRI belum memadai, infrastruktur peralatan banyak yang tidak layak pakai, perlu ada perbaikan sarana/prasarana, gedung menara, studio, pembangunan stasiun baru, dan peningkatan SDM,” kata Almuzzammil Yusuf, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (29/8).
Hampir 12 tahun terakhir ini, lanjut Muzzammil, TVRI tidak menerima alokasi dana pemeliharaan atau belanja modal untuk stasiun pemancar maupun studio di Kantor Pusat dan Stasiun Daerah yang memiliki sekitar 376 peralatan transmisi dan kelengkapannya yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya di seluruh Indonesia.
“Ini yang menyebabkan TVRI tidak bisa dinikmati oleh semua masyarakat di Indonesia dan kualitas gambar yang buram sehingga tidak bisa bersaing dengan TV swasta,” ungkapnya.
Menurut Muzzammil, dibutuhkan sekitar 1,5 Triliun Rupiah untuk melakukan penguatan TVRI dengan memperbaiki perlengkapan, sarana prasarana, manajemen dan SDM. “Fraksi PKS, akan mendukung secara optimal agar APBN 2013 juga mengalir untuk penguatan TVRI ini,” tegas politisi dari dapil Lampung ini.
Perlunya peningkatan kualitas siaran dan memberikan isi siaran kepada TVRI merupakan perintah dari UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan PP nomor 13 tahun 2005. Keduanya mengamanatkan TVRI agar memberikan pelayanan informasi, mencerdaskan bangsa, melestarikan budaya bangsa bagi kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, ujar Almuzzammil Yusuf.
“Jika ini terwujud, TVRI akan menjadi media komunikasi dan informasi yang sangat penting dan diperhitungkan di era demokrasi karena bisa menjadi solusi mahalnya biaya berdemokrasi saat ini,” tutur mantan Wakil Ketua Panja RUU Penyiaran ini.
Bagi masyarakat, terutama orang tua, menurut Muzzammil, TVRI bisa menjadi stasiun TV yang aman, sehat, dan mendidik bagi generasi muda. Mereka tidak akan khawatir jika ada konten siaran yang merusak moral generasi bangsa ke depan. “Ini yang harus dijamin dan ditingkatkan oleh TVRI,” imbuhnya.
Bagi kehidupan berpolitik lanjutnya, TVRI merupakan media kampanye yang murah bagi para calon pemimpin baik lokal maupun nasional yang memiliki kapasitas dan integritas namun tidak memiliki dana yang memadai untuk berkampanye.
“Pada masa kampanye baik Pilkada, Pemilu, dan Pilpres, TVRI harus menyediakan waktu yang sama kepada semua kandidat untuk menyampaikan gagasan terbaiknya kepada masyarakat Indonesia tanpa dipungut bayaran iklan kampanye karena TVRI mendapat anggaran dari negara,” harapnya.
Jika ini terwujud, Muzzammil yakin modal kampanye bukan lagi persoalan utama dalam memilih calon pemimpin atau negarawan kedepan. “Peluang untuk korupsi juga kecil, karena biaya kampanye calon tidak besar,” ujarnya.
Ditegaskannya, seharusnya seluruh fraksi di DPR RI mendukung penguatan anggaran TVRI untuk demokrasi yang lebih murah dan bermanfaat bagi kepentingan publik.
“Terlepas adanya masalah antara Dewan Pengawas dan Komisi I DPR. Saya berharap hal ini tidak menyandera anggaran penyehatan dan penguatan TVRI demi kemaslahatan masyarakat dan bangsa dan agar bisa bersaing dengan TV swasta dan internasional,” harapnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kejagung Dicurigai Berlindung Di Balik Surat Izin Presiden
Redaktur : Tim Redaksi