jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta Presiden Jokowi serius melarang menterinya berbicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Menurut Hidayat Nur Wahid, salah satu bentuk keseriusan itu adalah memberikan sanksi.
"Sebagai bukti keseriusan, PKS minta Presiden Jokowi berani beri sanksi terhadap menteri-menteri, termasuk terhadap Menko Marves LBP," ujar Hidayat melalui akunnya di Twitter @hnurwahid, Kamis (7/4).
Dia menegaskan sanksi tersebut harus diberikan ketika muncul kembali menteri menyuarakan penundaan pemilu.
"Jika tidak melaksanakan arahan presiden dengan tetap ngotot suarakan tunda pemilu atau perpanjang masa jabatan presiden," lanjutnya.
Jokowi telah memerintahkan para menteri untuk setop bicara penundaan pemilu. Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Pernyataan itu dia sampaikan setelah sejumlah menteri sibuk mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.(mcr8/jpnn)
BACA JUGA: Mbak Rerie Bilang Cuti Lebaran 2022 Peluang Bangkitkan Ekonomi Daerah
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketum Foreder Apresiasi Sikap Tegas Jokowi Melarang Menteri Bahas Penundaan Pemilu
Redaktur : Friederich Batari
Reporter : Kenny Kurnia Putra