jpnn.com, JAKARTA - Legilator PKS Mulyanto meminta pemerintah berhati-hati dalam langkah membuat komitmen tentang perubahan iklim dalam konferensi yang diadakan di Glasgow, Skotlandia, Senin (1/11).
"Jangan sampai Indonesia mendapat getah dari kesepakatan internasional," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com di Jakarta, Selasa (2/11).
BACA JUGA: Luar Biasa, Ikhtiar Indonesia Melawan Perubahan Iklim Dipuji Eropa
Anggota Komisi VII DPR RI itu juga meminta pemerintah proporsional dan realistis menyikapi isu yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim.
Pemerintah Indonesia harus berani bersikap mendahulukan kepentingan nasional sebelum mengakomodasi kepentingan negara-negara lain.
BACA JUGA: Pengendalian Perubahan Iklim Harus Dilakukan Semua Kalangan
"Dalam masalah ini Indonesia jangan mau didikte oleh negara lain," kata dia.
Mulyanto mengakui sebagai wujud pergaulan masyarakat internasional, tentu Indonesia mendukung berbagai inisiatif strategis dan kesepakatan terkait perubahan iklim dan langkah-langkah mitigasinya.
BACA JUGA: Senator Se-Wilayah Sumatera Membahas Amendemen & Perubahan Iklim
"Namun, sebagai negara berdaulat, yang mengedepankan kepentingan nasional (national interest), yakni keamanan dan kesejahteraan rakyat, kita perlu cermat, hati-hati dan tidak didikte oleh pihak luar," kata Mulyanto.
Menurut dia, pemerintah harus belajar dari krisis energi yang terjadi di Inggris baru-baru ini, di mana komitmen penuh untuk menutup PLTU ternyata sulit ditepati.
Demi menyelamatkan rakyatnya, Pemerintah Inggris kembali menghidupkan pembangkit listrik batu bara mereka.
"Begitupula China," kata dia.
"Bagi negara-negara ini kepentingan nasional mereka adalah yang utama," imbuhnya Mulyanto.
Mulyanto mengingatkan Indonesia tidak bisa serta-merta mengikuti maunya asing untuk menutup semua PLTU.
Terlebih, kata dia, di tengah situasi pandemi yang belum usai dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah, serta sumber daya batu bara domestik yang berlimpah.
"Lalu menggantinya dengan pembangkit listrik dari sumber energi yang lebih mahal dengan mengorbankan rakyat atau membengkaknya subsidi negara”, imbuh Mulyanto.
Oleh karena itu, Mulyanto menegaskan pemerintah tidak boleh mengambil kebijakan sekadar tebar pesona dan mengharap pujian internasional.
"Yang utama adalah kebijakan yang berorientasi pada kepentingan nasional, yang mampu memberikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat," ungkap Mulyanto. (mcr10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia