jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyoroti pembangunan di Papua. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih memerhatikan Papua.
Dengan begitu semua persoalan di Papua segera selesai dan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu bisa lebih merata.
Sukamta berharap dengan dana otonomi khusus (Otsus) yang digelontorkan bisa berimbas pada pembangunan manusia dan pembangunan fisik di provinsi ujung timur Indonesia itu.
"Kita berharap semua persoalan terkait Papua segera selesai dan pembangunan di sana bisa lebih merata. Otonomi khusus (otsus) harus terus ditingkatkan efektivitasnya. Dana otsus yang digelontorkan dapat berimbas baik terhadap pembangunan manusia, pembangunan fisik dan sosial di sana," ungkap Sukamta dalam rilis yang diterima jpnn.com.
Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Polhukam ini mengatakan selama ini pihaknya melihat evaluasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua belum menunjukkan progres yang cukup berarti.
Sebab, IPM Papua tahun 2019 skornya paling rendah yaitu 60.84, jauh di bawah skor IPM nasional sebesar 71.92.
Oleh karena itu, dia menganggap pemerintah tidak mempedulikan rakyat Papua.
Padahal, jelas Sukamta, dana Otsus Papua yang sudah digelontorkan cukup besar, total mencapai Rp.126 triliun sejak tahun 2002.
Namun demikian, untuk APBN 2021 dana Otsus Papua sebesar Rp. 7.8 triliun. Hal ini sesuai dengan amanat UU RI No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bahwa dana Otsus setara 2% dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun. Ini juga perlu kita evaluasi dan lanjutkan Otsus Papua, karena tinggal 1-2 tahun lagi.
Lebih jauh, dia mengatakan jika dana Otsus tidak dilanjutkan, akan sangat memberatkan Papua, karena dana Otsus selama ini menyumbang hingga 60% APBD.
“Kemudian, kami berharap pendekatan untuk Papua lebih menggunakan pendekatan kemanusiaan, agar lebih manusiawi secara sosial. Kami sesuaikan dengan kultur masyarakat Papua. Kamj berharap pembangunan di sana betul-betul menyentuh rakyat Papua. Kami harus kedepankan dialog,” kata Sukamta.
Selain itu, Sukamta juga menyoroti soal keamanan bahwa isu-isu akan selalu ada baik yang diembuskan oleh OPM untuk mengagitasi rakyat Papua merongrong NKRI atau negara-negara lain yang memiliki kepentingan terhadap ketidakutuhan NKRI.
Menurutnya, Papua ini hanya pintu masuk saja untuk mengganggu keutuhan NKRI. Dia berharap pemerintah pusat bersatu padu untuk mengatasi ini, baik itu pihak keamanan, Kemen Luar Negeri dan pihak-pihak lain agar dapat menyelesaikan permasalahan Papua ini secara komprehensif.
Misalnya, kata dia beberapa negara yang berkepentingan terhadap Papua bisa didekati secara diplomatis oleh Kementerian Luar Negeri.
“Terakhir, untuk mencapai itu semua, kami mendorong optimalisasi satu desk khusus Papua untuk mengkoordinasikan semua unit agar bekerja dalam satu komando. Kami berharap agar pembangunan manusia, fisik, budaya, diplomasi luar negeri, keamanan, intelijen, pembangunan ekonomi, jangan sampai berjalan sendiri-sendiri. Jika pendekatan komprehensif ini dilakukan, maka semoga persoalan Papua bisa diselesiakan secara lebih sistematis," pungkasnya. (mcr3/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fransiskus Adryanto Pratama