JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan menurunkan daya beli dan kesejahteraan rakyat. Apalagi Bank Indonesia menyatakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi di atas 7,76 persen.
"Kenaikan BBM jelas menjadi kebijakan yang berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia dalam siaran pers, Minggu (16/6).
Apalagi pada bulan Juli dan Agustus, ujar Yudi, masyarakat Indonesia menjalani masa liburan anak sekolah, bulan Ramadhan, Lebaran dan masa penerimaan anak sekolah. Semua itu kata dia, pasti membutuhkan biaya belanja yang tidak kecil.
"Menaikkan BBM di masa seperti ini akan beresiko pada inflasi dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan melambat," ucap Yudi.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu menegaskan, PKS konsisten menolak kenaikan BBM saat ini. Sebab akan memberatkan keadaan ekonomi rakyat. Karena pada saat bersamaan kebutuhan meningkat, seluruh harga bahan pangan dan hampir seluruh sektor jasa melonjak.
Selain itu Yudi menyoroti dunia usaha yang akan serta merta melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk diantaranya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran baru. Hal itu semua terjadi karena dampak dari berkurangnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa setelah BBM bersubsidi dinaikan.
"Disinilah pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia," kata Yudi.
Menurut Yudi, PKS menyayangkan pemerintah dalam menjalankan Anggaran Pendapatkan Belanja Negara (APBN) 2013 tidak cukup amanah. Sehingga terjadi perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak migas. "Ini masih ditambah kesalahan manajemen pengelolaan energi dan kegagalan program pengendalian volume BBM bersubsidi," ucapnya.
Karena itu Yudi menerangkan, partainya berhadap rakyat tidak dibebani lagi dengan pencabutan subsidi BBM. "Berbagai alternatif telah ditawarkan untuk menutup defisit neraca, PKS yakin harga BBM tidak perlu naik dan bantuan untuk rakyat tetap bisa berjalan," pungkasnya. (gil/jpnn)
"Kenaikan BBM jelas menjadi kebijakan yang berpotensi melemahkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia dalam siaran pers, Minggu (16/6).
Apalagi pada bulan Juli dan Agustus, ujar Yudi, masyarakat Indonesia menjalani masa liburan anak sekolah, bulan Ramadhan, Lebaran dan masa penerimaan anak sekolah. Semua itu kata dia, pasti membutuhkan biaya belanja yang tidak kecil.
"Menaikkan BBM di masa seperti ini akan beresiko pada inflasi dan selanjutnya dapat dipastikan perekonomian Indonesia akan melambat," ucap Yudi.
Anggota DPR dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat itu menegaskan, PKS konsisten menolak kenaikan BBM saat ini. Sebab akan memberatkan keadaan ekonomi rakyat. Karena pada saat bersamaan kebutuhan meningkat, seluruh harga bahan pangan dan hampir seluruh sektor jasa melonjak.
Selain itu Yudi menyoroti dunia usaha yang akan serta merta melakukan penyesuaian-penyesuaian termasuk diantaranya adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan munculnya pengangguran baru. Hal itu semua terjadi karena dampak dari berkurangnya daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa setelah BBM bersubsidi dinaikan.
"Disinilah pemerintah kurang cermat dalam menghitung dampak kenaikan BBM yang seperti efek domino dapat meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Indonesia," kata Yudi.
Menurut Yudi, PKS menyayangkan pemerintah dalam menjalankan Anggaran Pendapatkan Belanja Negara (APBN) 2013 tidak cukup amanah. Sehingga terjadi perombakan seluruh asumsi makro, penurunan drastis target penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak migas. "Ini masih ditambah kesalahan manajemen pengelolaan energi dan kegagalan program pengendalian volume BBM bersubsidi," ucapnya.
Karena itu Yudi menerangkan, partainya berhadap rakyat tidak dibebani lagi dengan pencabutan subsidi BBM. "Berbagai alternatif telah ditawarkan untuk menutup defisit neraca, PKS yakin harga BBM tidak perlu naik dan bantuan untuk rakyat tetap bisa berjalan," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggaran Siluman Rp 38,1 Triliun Mengalir ke IMF
Redaktur : Tim Redaksi