jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR Jazuli Juwaini mengatakan, rencana pemindahan ibu kota negara merupakan isu strategis nasional yang harus dikaji secara komprehensif, kritis, rasional, dan konstruktif.
Jazuli mengatakan, ada tiga isu strategis yang harus bisa dijelaskan oleh pemerintah sebagai inisiator sehingga publik paham. Pertama, apa alasan mendasar perpindahan ibu kota, kesiapan regulasi, dan skema pembiayaan.
BACA JUGA: Kabar Gembira Untuk PNS yang Bakal Pindah ke Ibu Kota Baru
Ia mengingatkan jangan sampai kebijakan besar ini justru memperburuk kondisi negara akibat biaya tinggi atau perencanaan yang asal-asalan.
"Padahal kami punya peluang pada hal-hal lain yang seharusnya bisa kami kejar seperti bonus demografi. Intinya harus matang betul dan komprehensif dari perspektif politik, ekonomi, tata negara, sosial, pertahanan keamanan dan lain-lain," kata Jazuli dalam diskusi publik bertajuk "Pemindahan Ibu Kota Negara" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).
BACA JUGA: Pansus Kebut Pembahasan Pemindahan Ibu Kota
Jazuli mengatakan, PKS sudah mengirim wakil di Panitia Khusus (Pansus) Pengkajian Pemindahan Ibu Kota. "Di situ setelah melalui pembahasan yang komprehensif, baru kami putuskan menerima atau menolak," katanya.
Pada waktunya, F-PKS akan membahas jika pemerintah telah mengajukan rancangan undang-undang. "Karena kebijakan pemindahan ibu kota negara harus dengan undang-undang dan berkaitan dengan banyak undang-undang," paparnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy