jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pertanyakan alasan pemberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022.
Pasalnya, ada jeda waktu yang memungkinkan perusahaan produsen minyak goreng dan CPO melakukan ekspor besar-besaran di sela waktu larangan tersebut.
BACA JUGA: BPKN Sebut Larangan Ekspor Minyak Goreng Sinyal untuk Pasar, Jangan Main-Main!
Ada peluang pengusaha minyak gorengmenggunakan aji mumpung untuk memaksimal ekspor mereka.
Kalau ini terjadi, maka akibatnya akan menimbulkan kelangkaan migor di dalam negeri. Hal tersebut tentu sangat tidak kita inginkan.
BACA JUGA: Tok! Presiden Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
"Idealnya, saat mulai berlakunya suatu kebijakan, tidak terpaut waktu yang terlalu lama dengan masa penetapannya, sehingga kebijakan tersebut tidak masuk angin," ujar Mulyanto saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Senin (25/4).
Mulyanto menyebut larangan ekspor minyak goreng dan CPO ini sebagai babak baru “perang” melawan mafia.
Sebab beberapa kebijakan terkait tata niaga migor ini telah ditetapkan dan dicabut sendiri oleh pemerintah.
Politikus PKS itu meminta pemerintah konsisten dan tegas dengan kebijakan yang baru diambil. Jangan kalah lagi dengan mafia migor. Apalagi godaan atas kebijakan kali ini cukup berat.
"Dengan pelarangan ekspor CPO dan migor, maka kita mungkin akan diprotes oleh negara mitra dagang, yang selama ini komitmen menyerap produk CPO kita dan turunannya. Walaupun mungkin tidak sekeras kasus batu bara, namun dapat diperkirakan mereka akan merespons negatif atas sikap kita," bebernya.
Selain itu, Indonesia akan kehilangan peluang penerimaan devisa dalam jumlah yang cukup besar, karena total produksi CPO dan minyak goreng kita, lebih dari 70 persennya didedikasikan untuk pasar ekspor.
"Apalagi harga CPO dunia sedang bagus-bagusnya dan menjadi durian runtuh (windfall profit) bagi penerimaan devisa kita di awal tahun 2022 ini," kata dia.
Kemudian, yang langsung terpukul adalah pengusaha minyak goreng yang patuh, karena mereka juga akan kehilangan pendapatan dari pasar ekspor yang sedang terang-terangnya.
"Pemerintah harus segera berkonsolidasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih permanen bagi pembatasan ekspor CPO dan minyak goreng ini," ujar Mulyanto. (mcr10/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul