jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi PKS Mulyanto menilai pemerintah seharusnya mengambil opsi pembatasan dan pengawasan ketat atas distribusi BBM bersubsidi ketimbang menaikkan harga.
Sebab, pengetatan distribusi BBM bersubsidi minim risiko ekonomi dan sosial ketimbang kenaikan harga.
BACA JUGA: Sri Mulyani Punya Kabar Kurang Sedap soal Subsidi BBM, Semoga Aman
Menurutnya, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tidak ada artinya jika tetap membiarkan mobil mewah menikmatinya.
"Jika harga naik, pemerintah membiarkan penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Orang miskin bertambah bebannya, sementara orang kaya tetap menikmati BBM bersubsidi. Ini makin tidak adil," ujar Mulyanto.
BACA JUGA: Aiman Adnan Nilai Jokowi Punya Agenda Lain di Balik Kenaikan BBM, Mau 3 Periode?
Mulyanti mengibaratkan ekonomi Indonesia adalah orang yang baru pulih sakit.
Artinya, belum cukup kuat untuk bangkit atau seperti orang baru pulih sakit harus banyak istirahat, relaksasi, dan makan makanan lunak.
BACA JUGA: Subsidi BBM Membebani APBN, Energy Watch Punya Usul Begini
"Jangan langsung digas makan sate kambing atau bebek bakar dengan sambal korek. Bisa ambruk lagi," ungkapnya.
Selain pengetatan subsidi, pemerintah perlu mengkombinasikan pengawasan yang ketat, sehingga efisiensi penggunaan BBM bersubsidi akan semakin maksimal.
Mulyanto menambahkan pemerintah juga harus mengimbangi program BLT dengan upaya untuk menahan laju inflasi serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.
"PKS menolak opsi kenaikan harga BBM bersubsidi dan mendesak pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pembatasaan dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi,"tega Mulyanto.(mcr28/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari