jpnn.com, JAKARTA - Dekralator Gerakan Mahasiswa dan Pelajar Kebangsaan (GMPK) Aiman Adnan menilai masyarakat bisa menyimpulkan wacana kenaikan BBM dengan isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode.
Menurut dia, kenaikan itu pun bisa membuat masyarakat mengambil kesimpulan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin maju untuk ketiga kalinya di Pilpres 2024.
BACA JUGA: Bangsa Sedang Genting, Aiman Adnan Galang Gerakan Mahasiswa dan Pelajar se-Indonesia
"Menaikkan harga BBM hanya menguntungkan Presiden Jokowi dan kroni-kroninya. Kenaikan BBM justru mencekik rakyat kecil. Karena itu, kenaikan BBM jangan sampai membuat masyarakat menyimpulkan untuk menunjang mereka-mereka menyiapkan logistik di pemilihan selanjutnya yang membutuhkan dana segar dan besar," kata Aiman dalam keterangannya, Selasa (30/8).
Aiman menuturkan Jokowi selama menjabat hampir dua periode berhasil menjaga stabilitas harga BBM. Bahkan, pemerintahan Jokowi di masa-masa sulit pada era pandemi hampir tiga tahun tidak menaikkan harga BBM.
BACA JUGA: Pemerintah Bakal Naikkan Harga BBM, Sjarifuddin Hasan: Rakyat Semakin Menderita
Karena itu, Aiman menganggap sangat janggal apabila Jokowi ingin menaikkan harga BBM menjelang masa kepemimpinannya habis.
Namun, apabila dikaitkan dengan penambahan masa jabatan presiden, menurut Aiman, hal itu bisa menjadi masuk akal.
BACA JUGA: Menurut Pengamat Ekonomi Ini, Subsidi BBM Bagai Candu, Harus Dihilangkan
Sebab, lanjut dia, mengubah konstitusi dan menggalang suara politik membutuhkan kekuatan materiel dan inmateriel yang sangat besar.
"Jangan sampai masyarakat simpulkan kenaikan BBM demi loloskan Jokowi 3 periode," tegas dia.
Aiman mengkritisi alasan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa BBM Indonesia termasuk paling murah di Asia.
Menurut Aiman, Jokowi hanya membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara-negara maju, seperti Amerika Serikat Rp 19.400 per liter dan Singapura Rp 33 ribu per liter.
Aktivis asal Sulawesi Selatan itu menganggap wajar harga BBM di dua negara itu tinggi mengingat pendapatan per kapita warganya juga tinggi.
Pada 2021, menurut laporan Bank Dunia, pendapatan per kapita per tahun Singapura sekitar Rp 1 miliar dan Amerika Serikat sekitar Rp 944 juta, sedangkan Indonesia hanya Rp 63 juta.
"Jadi, Pak Jokowi jangan hanya membandingkan harga BBM dengan negara maju. Di Malaysia, oktan 95 dijual sekitar Rp 6.780 per liter, sedangkan di Brunei oktan lebih bagus malah lebih murah lagi, tidak sampai Rp 6 ribu," kata dia.
Dia menilai Presiden Jokowi juga bisa membatalkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara apabila benar BBM subsidi membebani APBN. Meski Jokowi mengeklaim pembangunan menggunakan dana dari pihak swasta, tetapi anggaran yang dikeluarkan tersebut bisa digunakan untuk BBM.
Aiman khawatir apabila BBM dinaikkan, daya beli masyarakat kecil semakin menurun, sehingga membuat kericuhan yang lebih dalam lagi.
"Atau jangan-jangan ada agenda lebih besar lagi di balik kekacauan dari dampak kenaikan BBM nanti. Apalagi Pak Jokowi terkesan mentel di hadapan para sukarelawannya bahwa ini negara demokrasi sehingga wajar masyarakat menyampaikan Jokowi 3 periode," kata Aiman.
Aiman menilai Jokowi setelah mendapat demonstrasi keras dari berbagai elemen karena isu periodisasi presiden ditambah, langsung menegur para menteri-menteri dan pendukungnya.
Namun, lanjut dia, Jokowi akhir-akhir ini seperti mengizinkan para sukarelawannya boleh berbicara presiden tiga periode.
"Perlu diingat juga pada 2019 lalu, ketika masyarakat banyak menyuarakan dan memakai atribut ganti presiden, banyak ditangkap oleh polisi. Padahal momennya itu memang sedang pemilu. Lah, ini kenapa polisi diam saja ketika banyak yang menyuarakan presiden tiga periode yang jelas-jelas pemilu 2 tahun lagi dan menabrak konstitusi kita," tegas dia. (tan/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Subsidi BBM Membebani APBN, Energy Watch Punya Usul Begini
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga