JAKARTA - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini mengatakan siap menerima konsekuensi atas sikapnya yang berseberangan dengan partai koalisi pendukung pemerintah terhadap kenaikan BBM dan Kasus Century. PKS rela jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot kadernya yang kini duduk di kursi menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
"Cabut mencabut itu kan hak prerogatif presiden. Bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh presiden, ya kami menerima," kata Jazuli di DPR, Jakarta, Jumat (7/6).
Saat ini, PKS mendapatkan tiga jatah kursi di kabinet. Meraka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi), Suswono (Menteri Pertanian) dan Salim Segaf Al-Jufri (Menteri Sosial).
Jazuli menerangkan perbedaan pendapat PKS dengan pemerintah hanya dalam dua hal yakni soal BBM dan Century. Ia pun menilai perbedaan itu hal yang wajar. "Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat," ucapnya.
Pria kelahiran Bekasi itu menilai keputusan PKS itu bukan untuk menggali simpati publik. Namun partai yang dipimpin Anis Matta itu memang konsisten bersama rakyat. "Kami nolak lebih kepada menyampaikan aspirasi rakyat," terang dia.
Sementara itu mengenai pernyataan Tifatul Sembiring yang berbeda pendapat soal BBM merupakan hal yang wajar. "Menteri kan harus nurut presiden," kata Jazuli.
Seperti diketahui, Tifatul mengatakan, sebagai seorang menteri ia memiliki sikap yang sejalan dengan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Saya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden sebagai menteri. Itu pakem di seluruh dunia," ucap menteri komunikasi dan informatika tersebut. (gil/jpnn)
"Cabut mencabut itu kan hak prerogatif presiden. Bukan pada kuasa PKS. Kalau dicabut menterinya oleh presiden, ya kami menerima," kata Jazuli di DPR, Jakarta, Jumat (7/6).
Saat ini, PKS mendapatkan tiga jatah kursi di kabinet. Meraka adalah Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi), Suswono (Menteri Pertanian) dan Salim Segaf Al-Jufri (Menteri Sosial).
Jazuli menerangkan perbedaan pendapat PKS dengan pemerintah hanya dalam dua hal yakni soal BBM dan Century. Ia pun menilai perbedaan itu hal yang wajar. "Koalisi bukan berarti dilarang mengemukakan perbedaan pendapat," ucapnya.
Pria kelahiran Bekasi itu menilai keputusan PKS itu bukan untuk menggali simpati publik. Namun partai yang dipimpin Anis Matta itu memang konsisten bersama rakyat. "Kami nolak lebih kepada menyampaikan aspirasi rakyat," terang dia.
Sementara itu mengenai pernyataan Tifatul Sembiring yang berbeda pendapat soal BBM merupakan hal yang wajar. "Menteri kan harus nurut presiden," kata Jazuli.
Seperti diketahui, Tifatul mengatakan, sebagai seorang menteri ia memiliki sikap yang sejalan dengan pemerintah terkait rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Saya tidak pernah berbeda sikap dengan presiden sebagai menteri. Itu pakem di seluruh dunia," ucap menteri komunikasi dan informatika tersebut. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Nilai Banyak Kejanggalan dalam Kasus Hiu Bersaudara
Redaktur : Tim Redaksi