JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasakan kekhawatiran terhadap sistem terbuka yang kemungkinan besar bakal kembali diterapkan di Pemilu 2014. Sistem tersebut dinilainya hanya menjadikan partai politik sebagai event organizer (EO) dalam pemilu.
Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta mengatakan, sistem apapun yang nantinya ditetapkan oleh DPR RI, harus dipastikan kalau partai difungsikan sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan nasional. "Bukan sebagai event organizer pada pemilu," ujar Anis Matta di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1).
Anis menyebutkan, selain sebagai sumber rekrutmen kepemimpinan nasional, sistem yang akan diterapkan juga harus mengakomodasi dan bisa menjadi penyalur aspirasi politik masyarakat. "Dua fungsi utama partai inilah yang harus kita akomodasi dalam sistem pemilu tadi," kata Wakil Ketua DPR RI itu.
Dia menambahkan, bila partai politik tidak menjadi sumber rekrutmen kepemimpinan nasional dan tidak terakomodasi dalam sistem pemilu, maka akan menumpulkan fungsi parpol yang merupakan pilar demokrasi. "Akibat jangka panjang adalah kaderisasi kepemimpinan nasional tidak akan terjadi. Yang akan muncul adalah pemimpin-pemimpin populis yang belum tentu memiliki kompetensi yang memadai," ujar Anis.
Oleh karena itu, kata Anis, PKS mengusulkan agar sistem pemilu adalah sistem tertutup. "Yang menentukan adalah sistem terbuka atau tertutup. Yang bagus adalah sistem tertutup, itu yang diusulkan PKS. Karena partai politik adalah sumber rekrutmen kepemimpinan nasional, agregasi dan penyaluran aspirasi dan ongkos lebih murah karena menghilangkan kompetisi di internal partai," terangnya.
Menurut dia, dengan sistem tertutup, pemilu bisa berbiaya lebih murah dan loyalitas kader tetap tinggi. "Kalau sistem terbuka, akan semakin tinggi ongkos pemilu, sama artinya kita mendorong politik kita dikendalikan oleh pemilik modal, bukan pemilik suara,” ujarnya.
Dalam sistem demokrasi, katanya lagi, terjadi tarik menariknya antara vote dan capital. ”Kita mesti memastikan sistem kita agar minim capital dan berorientasi pada suara," bebernya.
Sedangkan untuk ambang batas perolehan kursi atau parliamentary threshold (PT) dan alokasi kursi per dapil adalah bagian teknis yang tak terlalu merisaukan PKS. "Untuk PT, PKS usulkan angka antara 3-4 persen. Sedangkan untuk alokasi kursi per daerah pemilihan, PKS berharap tidak mengarah pada sistem distrik," tukasnya.
Menurut Anis, pengurangan jumlah alokasi per dapil juga mempermudah sistem, wilayah teritori kampanye caleg dan meringankan ongkos. "Tetapi yang perlu dipikirkan dalam penetapan kursi dapil itu adalah masalah pembagian wilayah," tandas Anis.
Dalam usulan penggunaan sistem tertutup, PKS tidak sendirian. PDIP dan PKB juga mengusulkan sistem serupa untuk diterapkan di Pemilu 2014. Sementara, Partai Demokrat, PPP, PAN, dan Hanura menginginkan diberlakukannya sistem terbuka.
Partai Golkar yang sebelumnya memilih menggunakan sistem campuran, beralih untuk menggunakan sistem terbuka. "Kami mengusulkan untuk menggunakan sistem campuran, tetapi waktunya sangat singkat karena UU Penyelenggaraan Pemilu ditargetkan Maret selesai. Sistem ini bisa menjadi kajian. Alternatifnya, kami mengusulkan sistem terbuka," kata Ketua Fraksi Partai Golkar, Setya Novanto. (yay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ketua Banggar Salahkan Setjen DPR
Redaktur : Tim Redaksi