“Hingga saat ini PKS dalam posisi menunggu keputusan resmi Presiden SBY menyangkut posisi PKS di koalisi. Di luar diri Presiden SBY, semua bukan official," kata Anis Matta, kepada wartawan di gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (4/4).
Ditegaskannya, surat resmi PKS yang ditujukan kepada Presiden SBY substansinya memberikan solusi kepada pemerintah agar jangan mengambil kebijakan menaikan harga BBM di saat yang tidak tepat. Konsisten dengan surat tersebut, maka Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM demi kepentingan rakyat Indonesia.
"Lalu karena itu PKS didepak dari koalisi, saya pikir silakan saja," tegasnya lagi.
Hal yang sama diungkapkan Wasekjen PKS Mahfudz Siddik, pihaknya menunggu pernyataan SBY secara langsung.
"Para menteri belum dikasih tahu, nanti kalau SBY sudah jelaskan ke pimpinan parpol. Sekarang mau kasih tahu apa? SBY belum jelaskan itu," kata Ketua Komisi I DPR itu.
Dikatakannya, posisi menteri mau dijadikan bancakan dan menjadi hal lumrah. PKS sadar ketika mengambil keputusan berbeda dengan koalisi saat paripurna BBM.
"Nggak ada masalah menteri diambil. PKS konsentrasi menjelaskan ke masyarakat tentang kenaikan BBM biar mereka paham. Karena mereka paham naik apa enggak, naiknya kapan," tuturnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lima Kepala Daerah Segera Diberhentikan
Redaktur : Tim Redaksi